Komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap anti-kebohongan kembali disorot berbagai kalangan. Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari), Habib Umar Alhamid, menegaskan bahwa sejak lama Prabowo telah menyampaikan pentingnya kejujuran sebagai fondasi kepemimpinan dan tata kelola negara.
Menurut Habib Umar, Prabowo secara konsisten mengingatkan jajarannya untuk tidak berbohong dalam menjalankan amanah kekuasaan. Sikap tersebut, kata dia, bukan sekadar retorika politik, melainkan prinsip moral yang harus diwujudkan dalam praktik pemerintahan sehari-hari.
“Dari dulu Prabowo sudah mengatakan antikebohongan. Ia tidak ingin kebohongan terulang lagi dan mengajarkan kepada seluruh jajarannya untuk tidak berbohong. Karena kebohongan tersebut bisa merusak segalanya,” ujar Habib Umar Alhamid dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).
Menurutnya, kita pernah punya pengalaman selama hampir 10 (sepuluh) tahun bangsa ini dikelola dengan begitu banyak kebohongan. Hasilnya apa yang terjadi dengan keadaan bangsa ini.” Bangsa ini Hampir di ambang kerusakan di semua lini,” tutur Habib Umar.
Ia menambahkan, setiap bentuk kebohongan—terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan—harus berujung pada proses hukum. Penegakan hukum yang tegas dinilai menjadi syarat utama untuk memutus rantai manipulasi dan ketidakjujuran yang selama ini merusak kepercayaan publik.
“Kebohongan dalam kekuasaan bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga merusak seluruh tatanan kehidupan berbangsa. Karena itu, pejabat yang berbohong harus diproses secara hukum,” tegasnya.
Habib Umar menilai kemunduran sebuah bangsa kerap berawal dari budaya kebohongan yang dibiarkan tumbuh tanpa koreksi. Ketika manipulasi dianggap biasa, maka sistem hukum, ekonomi, hingga pelayanan publik ikut tergerus.
Ia mencontohkan sejumlah negara yang menerapkan sanksi keras terhadap praktik manipulasi dan ketidakjujuran dalam pemerintahan. Dalam pandangannya, ketegasan terhadap delik kebohongan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas dan kemajuan negara.
“Di beberapa negara, kebohongan dan manipulasi diperlakukan sebagai pelanggaran serius. Ketegasan seperti itu membuat sistem berjalan lebih tertib dan masyarakat memiliki kepastian,” ujarnya.
Lebih jauh, Gentari mengajak seluruh elemen masyarakat—terutama generasi muda—untuk menjadikan kejujuran sebagai gerakan moral bersama. Habib Umar menegaskan bahwa kemajuan Indonesia tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga pada integritas warganya.
“Kehancuran negara ini terjadi ketika kebohongan merajalela. Karena itu, jika ingin maju, anak bangsa harus berani mengatakan yang benar dan menghentikan budaya bohong,” katanya.
Ia berharap semangat anti-kebohongan yang disampaikan Prabowo dapat menjadi momentum memperkuat reformasi moral di berbagai sektor, mulai dari birokrasi, politik, hingga kehidupan sosial masyarakat.
Habib Umar menilai narasi anti-kebohongan dan penegakan hukum memiliki peran penting dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam beberapa tahun terakhir, isu transparansi, akuntabilitas, dan integritas menjadi sorotan utama masyarakat.
“Kenapa saya mendukung gerakan anti-kebohongan ini, karena Tuhan sang pencipta langit dan bumi sangat membenci dan melaknat kebohongan tersebut,” katanya.
