Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari), Habib Umar Alhamid, menilai konsep two-state solution atau solusi dua negara bagi Palestina dan Israel tengah dikhianati menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
“Keputusan tersebut memicu polemik luas di dalam negeri dan bahkan disebut sebagai “blunder diplomatik” oleh sejumlah pengamat, organisasi masyarakat, hingga lembaga bantuan hukum,” ungkap Habib Umar kepada wartawan, Sabtu (7/2/2026).
Kritik utama mengarah pada dugaan inkonsistensi dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Sejumlah pihak menilai Dewan Perdamaian Gaza lebih condong pada kepentingan Amerika Serikat dan Israel dibandingkan perjuangan kemerdekaan penuh Palestina.
“Muncul persoalan keabsahan prosedural terkait komitmen dana sekitar Rp16 triliun yang disebut belum memperoleh persetujuan DPR. Kondisi tersebut dinilai sebagian kalangan berpotensi melanggar ketentuan hukum dan tata kelola keuangan negara,” jelas Habib Umar.
Apalagi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyampaikan sikap skeptis terhadap keberadaan dewan tersebut karena dibentuk di tengah agresi Israel di Gaza yang belum disertai pengakuan terhadap kedaulatan Palestina.
Di sisi lain, Presiden Prabowo dan pemerintah membela keputusan tersebut sebagai langkah pragmatis demi kepentingan kemanusiaan dan diplomasi global.
Menurut pemerintah, keterlibatan Indonesia membuka peluang bersejarah untuk mengawal langsung distribusi bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza serta memperkuat pengaruh Indonesia dalam proses perdamaian internasional.
Kehadiran Indonesia di forum tersebut juga dipandang sebagai pengakuan dunia terhadap peran strategis Indonesia dalam mendorong stabilitas dan resolusi konflik global.
Menanggapi kritik yang berkembang, Presiden Prabowo telah mengundang sejumlah organisasi Islam seperti PBNU, Muhammadiyah, dan MUI ke Istana untuk memberikan penjelasan langsung.
Presiden menegaskan Indonesia siap menarik diri atau mengambil posisi abstain apabila kebijakan Dewan Perdamaian Gaza terbukti tidak sejalan dengan perjuangan kemerdekaan Palestina atau bertentangan dengan konstitusi.
Keterlibatan Indonesia disebut bersifat situasional dan akan terus dievaluasi secara berkala berdasarkan dampaknya terhadap kondisi kemanusiaan dan stabilitas di Gaza.
“Secara keseluruhan, langkah pemerintah dinilai sebagai perjudian diplomatik berisiko tinggi. Kepercayaan publik terhadap kebijakan luar negeri Indonesia akan sangat bergantung pada apakah keterlibatan tersebut mampu menghadirkan dampak nyata bagi penghentian konflik dan terwujudnya kemerdekaan Palestina,” tuturnya.
Habib Umar Alhamid menegaskan, perjuangan terhadap kemerdekaan Palestina tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan geopolitik apa pun, dan Indonesia harus tetap berdiri di garis konstitusi serta amanat sejarahnya.
