Oleh: Rokhmat Widodo, Pengamat Politik
Kekuasaan tidak pernah berdiri di ruang hampa. Di sekeliling seorang presiden, selalu ada lingkaran-lingkaran pengaruh yang saling bersaing, saling mengunci, dan kadang saling menjatuhkan. Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dinamika itu kian terasa tajam. Bukan semata antara partai politik, melainkan antara dua kutub lama dalam sejarah kekuasaan Indonesia: kubu sipil dan kubu militer.
Bocor Alus Tempo pernah membongkar kasus ini. Di internal Gerindra dan lingkar inti kekuasaan Prabowo, terdapat dua poros besar yang sejak awal tidak sepenuhnya sejalan. Keduanya sama-sama mengklaim loyalitas, sama-sama merasa paling memahami kehendak presiden, dan sama-sama ingin menjadi “orang kepercayaan utama”.
Kerusuhan nasional pada Agustus 2025 menjadi momen krusial yang memperjelas garis pemisah kedua kubu. Di tengah situasi genting, kubu militer mendorong Presiden Prabowo untuk mengeluarkan kebijakan darurat militer. Bagi mereka, stabilitas negara adalah prioritas utama, dan pendekatan keamanan dianggap jalan paling cepat dan tegas.
Namun, usulan itu ditolak secara keras oleh kubu sipil. Penolakan ini bukan tanpa daya. Justru di sinilah terlihat kekuatan nyata kubu sipil. Mereka tidak hanya hadir sebagai penasihat, tetapi memiliki jaringan politik yang luas dan terstruktur: pengaruh di DPR, relasi dengan aktivis mahasiswa, serta koneksi dengan kelompok masyarakat sipil yang mampu menggerakkan opini publik.
Kubu sipil ini bukan sekadar pelengkap kekuasaan. Mereka adalah operator politik yang piawai. Presiden Prabowo sendiri disebut menilai figur sentral kubu ini sebagai sosok yang sangat cerdas, dan penuh perhitungan, sampai dijuluki “kancil”—simbol kecerdikan dalam budaya politik Nusantara.
Keunggulan kubu sipil terletak pada kemampuannya membaca momentum dan mengelola legitimasi. Mereka memahami bahwa di era demokrasi pasca-Reformasi, legitimasi politik tidak lagi cukup bertumpu pada kekuatan koersif. Dukungan parlemen, stabilitas politik kampus, dan persepsi publik menjadi faktor penentu keberlangsungan kekuasaan.
Dengan menguasai ruang-ruang ini, kubu sipil mampu menjadi penyangga utama Prabowo di tengah tekanan krisis. Penolakan terhadap darurat militer bukan hanya keputusan teknokratis, melainkan pesan politik: bahwa pemerintahan Prabowo tidak akan kembali ke wajah otoritarianisme lama.
Namun, dominasi inilah yang justru memicu kegelisahan kubu militer.
Merasa terpinggirkan, kubu militer tidak tinggal diam. Mereka mulai menggalang kekuatan dari kelompok-kelompok yang selama ini berseberangan dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di titik ini, konflik tidak lagi sekadar soal pendekatan keamanan versus sipil, tetapi juga menyentuh warisan kekuasaan dan dendam politik masa lalu.
Benang merah konflik ini terlihat dari pernyataan keras seorang mantan Panglima TNI yang menuding tokoh sipil kepercayaan Prabowo memiliki posisi layaknya politbiro PKI—sebuah tudingan serius yang sarat makna ideologis dan historis. Pernyataan ini bukan sekadar kritik personal, melainkan sinyal adanya perlawanan terbuka terhadap dominasi sipil di sekitar presiden.
Mantan Panglima TNI tersebut diketahui berada dalam kelompok yang secara terang-terangan mengusung agenda pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kelompok ini bukan aktor pinggiran. Mereka memiliki akses langsung ke lingkar militer Prabowo dan bahkan disebut telah bertemu langsung dengan Presiden Prabowo untuk membahas berbagai isu strategis nasional.
Isu pemakzulan Gibran sejatinya bukan berdiri sendiri. Ia adalah simpul dari konflik yang lebih besar: pertarungan pengaruh antara dua kubu di sekitar Prabowo. Bagi kubu militer, Gibran dipandang sebagai simbol kesinambungan Jokowi—figur yang bagi sebagian kelompok dianggap menggerus peran politik militer dan menguatkan oligarki sipil.
Sebaliknya, bagi kubu sipil, keberadaan Gibran adalah bagian dari stabilitas politik dan kesinambungan pemerintahan. Menggoyangnya berarti membuka kotak Pandora konflik elite yang bisa mengancam legitimasi Prabowo sendiri.
Presiden Prabowo berada di posisi yang tidak sederhana. Sebagai mantan jenderal, ia memiliki ikatan emosional dan historis dengan militer. Namun sebagai presiden terpilih dalam sistem demokrasi modern, ia juga sadar bahwa kekuasaannya bertumpu pada dukungan sipil dan legitimasi konstitusional.
Dua kubu ini tampaknya akan terus bersaing untuk merebut telinga dan kepercayaan Prabowo. Kubu sipil dengan kecerdikan politik dan penguasaan institusi demokrasi. Kubu militer dengan jaringan loyalitas lama, sentimen anti-Jokowi, dan narasi penyelamatan negara.
Pertarungan antara kubu sipil dan militer di sekitar Presiden Prabowo bukanlah konflik terbuka, melainkan pertarungan sunyi yang berlangsung di ruang-ruang tertutup, dalam bahasa simbol, isu ideologis, dan manuver elite. Hasilnya akan sangat menentukan arah pemerintahan Prabowo: apakah akan menguat sebagai kekuasaan sipil yang demokratis, atau tergelincir ke politik keamanan yang represif.
Yang jelas, perebutan pengaruh ini belum akan berakhir. Dan Prabowo, suka atau tidak, harus memilih—atau setidaknya menyeimbangkan—dua kekuatan yang sama-sama mengklaim diri sebagai penjaga Republik.
