Pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menegaskan akan “mempertahankan Polri sampai titik darah penghabisan tetap berada langsung di bawah Presiden” menuai kontroversi luas. Alih-alih meredam perdebatan tata kelola keamanan nasional, pernyataan tersebut justru membuka babak baru ketegangan—bukan hanya antara Polri dan sebagian kalangan sipil, tetapi juga berpotensi mengusik relasi sensitif antara Polri, militer, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai, pernyataan Kapolri itu bukan sekadar ekspresi sikap institusional, melainkan sinyal politik yang sarat makna strategis dan berisiko tinggi dalam konteks stabilitas nasional.
Menurut Amir Hamzah, pernyataan Kapolri seharusnya ditempatkan dalam kerangka hukum dan konstitusi, bukan dikemas dalam diksi emosional bernuansa “perang” dan “penghabisan”. Dalam dunia intelijen dan keamanan negara, pilihan kata bukan hal remeh.
“Ketika seorang Kapolri berbicara tentang titik darah penghabisan, itu bukan lagi bahasa administrasi negara. Itu bahasa konflik. Dan konflik selalu punya resonansi,” ujar Amir kepada wartawan, Sabtu (31/1/2026).
Ia menilai, pernyataan tersebut justru berpotensi dibaca sebagai bentuk kenekatan politik, bukan sekadar loyalitas institusional.
Amir menekankan, Prabowo Subianto memiliki latar belakang militer yang sangat kuat dan pemahaman mendalam tentang doktrin stabilitas sipil–militer. Dalam sejarah Indonesia, relasi Polri dan TNI selalu menjadi isu strategis yang ditangani dengan kehati-hatian ekstrem oleh para presiden.
“Pernyataan Kapolri ini bisa dibaca sebagai langkah yang tidak sensitif terhadap posisi Prabowo sebagai presiden terpilih yang ingin merajut stabilitas, bukan mempertajam garis konflik,” kata Amir.
Dalam perspektif intelijen, lanjutnya, pernyataan tersebut berpotensi menciptakan kesan bahwa Polri sedang mengunci posisi, bahkan sebelum Presiden baru sepenuhnya menjalankan kewenangannya.
Amir mengingatkan bahwa konflik laten antara aparat keamanan bukan isu baru. Sejarah mencatat berbagai friksi antara Polri dan TNI pasca-reformasi, meski selama ini berhasil dikelola di level elite.
Namun, ketika pernyataan keras datang langsung dari pucuk pimpinan Polri, maka eskalasinya bisa melampaui kendali internal.
“Masalahnya bukan Polri di bawah siapa. Masalahnya adalah bagaimana pernyataan ini berpotensi dibaca sebagai tantangan simbolik terhadap militer,” ujarnya.
Dalam logika geopolitik dan intelijen, simbol dan persepsi seringkali lebih berbahaya dibanding keputusan formal.
Yang paling dikhawatirkan Amir Hamzah bukanlah konflik fisik langsung, melainkan perang opini yang kini mulai terlihat di ruang publik. Polarisasi narasi antara kelompok yang menginginkan Polri tetap di bawah Presiden langsung dan kelompok yang mendorong Polri di bawah kementerian tertentu dinilai semakin tajam.
“Perang saudara hari ini tidak selalu dimulai dengan senjata. Ia dimulai dengan opini, framing, dan delegitimasi,” tegas Amir.
Dalam kacamata intelijen, perang opini semacam ini berbahaya karena:
1. Membelah loyalitas aparatur negara
2. Mengikis kepercayaan publik pada institusi
3. Menciptakan musuh imajiner di dalam negeri
Amir Hamzah tidak secara eksplisit menuduh adanya niat buruk personal dari Kapolri. Namun, ia menegaskan bahwa niat tidak selalu menjadi faktor utama dalam analisa intelijen—dampaklah yang lebih penting.
“Dalam intelijen, kami tidak bertanya ‘apa niatnya’, tapi ‘siapa yang diuntungkan’ dan ‘apa konsekuensinya’,” ujarnya.
Jika pernyataan tersebut memperlemah kohesi nasional, memperuncing relasi Polri–TNI, dan menempatkan Presiden pada posisi sulit, maka itu sudah masuk kategori ancaman non-militer terhadap stabilitas negara.
Amir menilai istilah perang saudara memang terdengar ekstrem. Namun, ia mengingatkan bahwa banyak negara runtuh bukan karena invasi asing, melainkan konflik horizontal yang diawali oleh elite negara sendiri.
“Perang saudara tidak selalu berbentuk perang terbuka. Ia bisa hadir sebagai fragmentasi institusi, pembelahan loyalitas, dan konflik berkepanjangan,” jelasnya.
Indonesia, menurut Amir, belum berada di titik itu. Namun, narasi dan pernyataan keras dari pejabat tinggi negara bisa menjadi batu loncatan menuju krisis yang lebih besar bila tidak segera dikoreksi.
Di akhir analisanya, Amir Hamzah menyerukan agar seluruh elite negara—baik Polri, TNI, maupun aktor politik—menahan diri dan mengedepankan kepentingan nasional di atas ego institusional.
“Stabilitas Indonesia terlalu mahal untuk dipertaruhkan demi pernyataan simbolik. Negara tidak boleh dikelola dengan emosi,” tutupnya.
