Di lorong-lorong permukiman Cakung, Matraman, hingga Pulogadung, nama Josephine Simanjuntak bukan sekadar terpampang di baliho atau spanduk kampanye. Ia hadir dalam ingatan warga sebagai sosok yang mudah dihubungi, datang ketika dibutuhkan, dan berbicara apa adanya. Di DPRD DKI Jakarta, ia dikenal kritis; di lapangan, ia dikenal membumi. Tak heran, sebagian warga memanggilnya dengan sebutan akrab: Bunda Josephine.
Sebagai Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Josephine menempati ruang kerja yang sering kali lebih ramai oleh catatan aspirasi ketimbang protokoler. Teleponnya berdering bukan hanya saat jam kantor. Pesan singkat dari warga—tentang banjir, saluran tersumbat, hingga urusan retribusi—kerap menjadi pemantik kehadirannya di lapangan. Ia menjawab satu per satu, lalu bergerak.
Di ruang rapat DPRD DKI Jakarta, gaya bicara Josephine tegas dan langsung. Ia mengajukan pertanyaan tajam, memeriksa angka, dan menuntut penjelasan yang terang. Namun kritiknya jarang berhenti di meja. Setiap catatan diakhiri dengan usulan: skema perbaikan, penjadwalan ulang, atau mekanisme pengawasan yang lebih ketat.
Rekan-rekannya di Komisi C mengenal karakter ini—keras pada persoalan, lentur pada solusi. Bagi Josephine, fungsi pengawasan bukan sekadar menegur, melainkan memastikan kebijakan berjalan dan anggaran berdampak. Ia percaya rapat yang baik adalah rapat yang meninggalkan pekerjaan rumah yang jelas.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sering dilabeli sebagai partai baru dengan basis pemilih muda. Josephine membuktikan bahwa usia partai bukan penghalang untuk bekerja konkret. Melalui konsistensi menyapa warga dan kehadiran rutin di dapil, ia menembus batas stigma.
Dapil DKI Jakarta—yang meliputi Cakung, Matraman, dan Pulogadung—adalah wilayah padat dengan persoalan berlapis. Di sana, Josephine membangun jejaring warga, RT/RW, dan komunitas lokal. Ia hadir dalam forum kecil, mendengar keluhan langsung, dan menindaklanjuti lewat jalur formal DPRD. Perlahan, kepercayaan tumbuh.
Warga mengenal Josephine bukan dari janji panjang, melainkan dari kebiasaan datang. Saat saluran air bermasalah, ia memotret, mencatat, lalu menghubungi dinas terkait. Saat ada kebijakan yang membingungkan, ia menjelaskan dengan bahasa sederhana. Saat bantuan dibutuhkan, ia memfasilitasi.
Pendekatan ini membuat relasi wakil rakyat–konstituen terasa setara. Josephine tidak memosisikan diri sebagai pejabat yang berjarak. Ia hadir sebagai penghubung—menyambungkan aspirasi warga dengan mekanisme negara.
Sapaan “Bunda” bukan sekadar panggilan manis. Ia lahir dari pengalaman warga yang merasa ditemani. Josephine mendengarkan tanpa menggurui, tegas tanpa meninggikan suara. Dalam budaya timur Jakarta yang hangat dan egaliter, sikap ini menemukan tempatnya.
Sebutan itu juga mencerminkan gaya kepemimpinannya: merangkul, menguatkan, dan bertanggung jawab. Ketika ada persoalan yang tak bisa selesai seketika, ia menjelaskan proses dan batasannya. Transparansi menjadi kunci menjaga kepercayaan.
Di tengah politik yang kerap terasa jauh dari kehidupan sehari-hari, Josephine memilih jalur sebaliknya. Ia membawa pengalaman lapangan ke ruang rapat, dan membawa keputusan rapat kembali ke lapangan. Siklus ini—datang, mendengar, memperjuangkan, menjelaskan—menjadi pola kerjanya.
Keberhasilannya menembus DPRD DKI Jakarta dari PSI menunjukkan satu hal penting: kerja konsisten di dapil masih menjadi modal utama. Bagi Josephine, kursi legislatif bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk bekerja.
Ke depan, tantangan Jakarta Timur tetap kompleks. Infrastruktur, tata kelola anggaran, hingga kualitas layanan publik membutuhkan pengawasan berkelanjutan. Josephine memahami itu. Ia memilih tetap responsif, tetap kritis, dan tetap hadir.
Di mata konstituen, ia bukan sekadar Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta. Ia adalah Bunda Josephine—wakil rakyat yang bisa dihubungi, berbicara apa adanya, dan tak lelah mencari solusi. (A.oNe)
