Rektor Universitas Teknologi Muhammadiyah (UTM) Jakarta, Prof Agus Suradika, menanggapi wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kembali mengemuka dalam diskursus politik nasional.
Menurut Prof Agus, persoalan utama demokrasi Indonesia bukan semata terletak pada sistem pemilihan, melainkan pada mentalitas para pelaku politik. Ia menegaskan, apa pun sistem yang digunakan—baik pilkada langsung maupun melalui DPRD—praktik-praktik buruk akan tetap terjadi jika mentalitas bangsa tidak mengalami perubahan mendasar.
“Apa pun sistemnya, jika mentalitas buruk bangsa tidak berubah, maka praktik-praktik buruk dalam proses demokrasi akan tetap berulang,” ujar Prof Agus kepada wartawan, Rabu (14/1/2026).
Ia menjelaskan, wacana mengembalikan pilkada melalui DPRD muncul karena pilkada langsung dinilai belum sepenuhnya berhasil mencapai tujuan demokrasi yang berkualitas. Selain kualitas kepemimpinan yang dihasilkan, isu efisiensi anggaran juga menjadi alasan utama yang sering dikemukakan.
Dalam konteks tersebut, Prof Agus menilai sedang terjadi pergeseran arah demokrasi di Indonesia, dari demokrasi langsung menuju demokrasi perwakilan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pilkada melalui DPRD tetap dapat disebut demokratis selama proses perwakilannya berlangsung secara jujur dan bersih.
“Pilkada lewat DPRD masih bisa disebut demokratis sepanjang tidak melalui praktik-praktik buruk seperti jual beli suara, kecurangan dalam perhitungan, maupun manipulasi politik lainnya,” tegasnya.
Meski demikian, Prof Agus mengingatkan adanya risiko serius berupa alienasi politik. Ia menilai, pemilihan kepala daerah oleh DPRD berpotensi menciptakan jarak antara gubernur, bupati, atau wali kota dengan rakyatnya.
“Alienasi mungkin terjadi. Akan muncul jarak politik antara kepala daerah dengan rakyat. Jika wakil rakyat berkhianat terhadap konstituennya, maka rakyat akan semakin terasing dari hiruk pikuk politik lokal,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa penguatan etika politik, integritas wakil rakyat, dan pengawasan publik menjadi kunci utama, apa pun sistem pilkada yang akhirnya dipilih oleh negara.
