Pusat Studi Pembangunan dan Kebijakan Publik (PSPKP) Kota Bekasi bekerja sama dengan Laboratorium Ilmu Pemerintahan (LAB IP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi menggelar diskusi publik bertajuk “Optimalisasi Peran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam Pembangunan Kota Bekasi”, Selasa (23/12/2025).
Diskusi ini menghadirkan unsur akademisi, legislatif, pemerintah daerah, dunia usaha, serta asosiasi pengusaha sebagai upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mengoptimalkan peran TJSL bagi kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.
Dekan FISIP UNISMA 45 Bekasi, Yanto Supriyatno, menegaskan bahwa diskusi publik tersebut merupakan program rutin laboratorium FISIP yang secara konsisten membahas isu-isu strategis pembangunan. Menurutnya, tanggung jawab sosial dan lingkungan bukan hanya kewajiban korporasi, melainkan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Diskusi ini menjadi ruang akademik untuk memperjelas apa itu tanggung jawab sosial dan lingkungan, sekaligus bagaimana implementasinya agar benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Yanto.
Sebagai keynote speaker, Anggota Komisi I DPR RI Mahfudz Abdurrahman, S.Sos menyoroti besarnya potensi TJSL di Kota Bekasi yang belum tergarap optimal. Ia menyebutkan, dengan asumsi minimal 1 persen dari aktivitas usaha, potensi serapan TJSL di Kota Bekasi bisa mencapai sekitar Rp212 miliar.
“APBD Kota Bekasi sebesar Rp7,5 triliun belum cukup untuk menjawab seluruh kebutuhan kesejahteraan masyarakat. Di sinilah TJSL harus dioptimalkan sebagai sumber pendukung pembangunan,” kata Mahfudz.
Ia menambahkan, secara regulasi, TJSL sudah memiliki payung hukum mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah. Namun, implementasi Perda TJSL di daerah masih lemah. Karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah daerah dalam memastikan program TJSL berjalan tepat sasaran, DPRD dalam fungsi pengawasan, kampus melalui riset dan kajian kebijakan, serta media sebagai pilar transparansi dan akuntabilitas publik.
“Forum diskusi seperti ini sangat penting agar kebijakan TJSL berbasis partisipasi dan berkelanjutan, sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan dan keamanan sosial masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Lukman Hakim, S.T, Presiden Direktur Qudwah Internasional, menekankan bahwa TJSL tidak boleh dipersempit hanya pada pembangunan infrastruktur. Menurutnya, program beasiswa dan peningkatan kualitas sumber daya manusia justru memiliki dampak jangka panjang yang signifikan bagi kota.
“TJSL harus menjawab persoalan nyata masyarakat, termasuk akses pendidikan,” ujarnya.
Perwakilan Bapenda Kota Bekasi menyoroti pentingnya peran serta perusahaan dan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan TJSL. Pemerintah daerah, kata dia, perlu memberikan insentif fiskal bagi perusahaan yang patuh dan aktif menjalankan program TJSL secara berkelanjutan.
Dari sisi perencanaan, Slamet Gunawan, Kabid Analisis Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota Bekasi, menjelaskan bahwa TJSL dapat menjadi bagian penting dalam mendukung prioritas pembangunan daerah apabila disinergikan sejak tahap perencanaan.
Ketua PHRI Kota Bekasi, Yogi Kurniawan, S.I.Kom, menyebut TJSL sebagai peluang kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, khususnya sektor perhotelan dan restoran. Ia mendorong agar TJSL menjadi budaya, termasuk dengan memprioritaskan tenaga kerja dari lingkungan sekitar.
“TJSL bisa menjadi inspirasi dan praktik baik kolaborasi. Lingkungan sekitar harus merasakan manfaat langsung,” katanya.
Senada, Farah Rizky, Ketua HIPMI Kota Bekasi, menilai perlunya roadmap TJSL yang jelas agar program dunia usaha lebih terarah dan terukur. Ia mencontohkan program sosialiasi kesehatan seperti deteksi dini tumor dan kanker, serta tes pap smear gratis melalui BPJS.
“HIPMI siap menjadi mitra strategis Pemkot Bekasi dalam pelaksanaan TJSL, tentu dengan dukungan kebijakan dan fasilitasi dari pemerintah daerah,” pungkas Farah.
Diskusi publik ini diharapkan menjadi titik temu gagasan dan komitmen bersama untuk menjadikan TJSL sebagai instrumen strategis dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Bekasi secara inklusif dan berkelanjutan.
