Pemerhati kebijakan publik sekaligus mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto segera menghentikan apa yang ia sebut sebagai “perampokan tambang oleh Geng SOP (Solo–Oligarki–Parcok)” yang menurutnya masih berlanjut hingga saat ini.
Melalui unggahan di media sosialnya, Said Didu menuding praktik tersebut dibungkus dengan narasi hilirisasi dan dikoordinir langsung oleh Ketua Satgas Hilirisasi, Bahlil Lahadalia. Ia menilai, program yang sejatinya dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam justru menjadi alat untuk menyerahkan tambang negara ke pihak asing, terutama Tiongkok.
“Setelah hampir seluruh tambang negara dan rakyat diserahkan ke asing lewat bungkus hilirisasi dengan fasilitas bebas pajak dan bebas bea, kini tambang BUMN pun diincar lewat modus yang sama,” tulis Said Didu, Senin (20/10/2025).
Menurutnya, saat ini PT Aneka Tambang (Antam) menjadi sasaran utama. Ia menilai Antam dipaksa oleh Satgas Hilirisasi untuk menyerahkan tambang nikelnya melalui mekanisme divestasi saham dengan dalih pembangunan pabrik baterai listrik.
Said Didu menyoroti kejanggalan dalam skema yang dirancang Satgas Hilirisasi. Ia mempertanyakan mengapa harus melibatkan pihak swasta dalam negeri sebagai pihak ketiga, padahal kerja sama dapat dilakukan langsung antara BUMN dan perusahaan asing pemilik teknologi.
“Kenapa Antam harus dirampok lewat bungkus divestasi? PT Antam dipaksa melepaskan pengendalian pengelolaan tambang ke konsorsium yang sudah ditetapkan oleh Bahlil. Padahal cukup kerja sama, tanpa kehilangan kendali atas tambang,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengungkap bahwa pemilik saham mayoritas dari perusahaan swasta mitra lokal dalam konsorsium tersebut disebut-sebut merupakan pengurus partai politik yang dekat dengan Dinasti Solo dan oligarki yang berafiliasi dengan lingkaran kekuasaan sebelumnya.
Said Didu menyebut praktik semacam ini berpotensi melanjutkan skema yang sama seperti masa lalu, di mana kekayaan alam nasional diserahkan kepada segelintir pihak dengan iming-iming investasi hilirisasi.
“Ini bukan hilirisasi, tapi perampokan dengan bungkus hilirisasi,” pungkasnya.
Seruan Said Didu ini menjadi sorotan publik karena ia secara langsung meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan dan menghentikan praktik yang disebutnya sebagai perampokan sumber daya alam oleh kelompok yang bersembunyi di balik program hilirisasi nasional.
