Suasana penuh refleksi dan kritik konstruktif mewarnai acara Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo Subianto yang digelar di Jakarta, Jumat (17/10/2025). Acara yang dihadiri berbagai tokoh aktivis, akademisi, dan pegiat antikorupsi ini menjadi forum terbuka untuk mengevaluasi arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Salah satu tokoh yang menarik perhatian dalam acara tersebut adalah Jalih Pitoeng, Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI). Dalam kesempatan itu, Jalih menyampaikan pandangan yang tajam namun tetap apresiatif terhadap capaian pemerintahan Prabowo selama setahun terakhir.
Menurutnya, program Asta Cita Prabowo sebagai arah pembangunan nasional sudah memiliki visi yang jelas dan mulia. “Semua program Asta Cita sangat bagus dan mulia. Namun, saya ingin menitikberatkan pada dua hal yang paling krusial bagi bangsa ini: penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” ujar Jalih Pitoeng tegas.
Dalam forum tersebut, Jalih juga menyinggung persoalan yang selama ini menjadi catatan penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, yakni residu politik dari Pemilu 2019. Ia menuturkan bahwa dirinya dan sejumlah aktivis sempat ditangkap dengan tuduhan menggerakkan massa untuk menggagalkan pelantikan Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Kami dulu ditangkap oleh rezim Jokowi karena lantang menyuarakan dugaan pemilu curang pada 2019,” ungkap Jalih, mengenang peristiwa yang disebutnya sebagai bagian dari perjalanan panjang perjuangan menegakkan demokrasi dan keadilan pemilu.
Baginya, pengalaman pahit itu menjadi pengingat penting bahwa demokrasi sejati hanya bisa hidup jika negara menjamin kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap suara rakyat. Jalih menilai, di bawah pemerintahan Prabowo saat ini, terbuka peluang besar untuk melakukan rekonsiliasi politik nasional serta memperkuat supremasi hukum yang bebas dari intervensi kekuasaan.
Dalam konteks pemberantasan korupsi, Jalih Pitoeng menilai bahwa pemerintahan Prabowo perlu menghadirkan figur yang mampu menjadi jembatan komunikasi publik—sosok yang bukan hanya fasih bicara, tetapi juga berani, kritis, dan berintegritas.
Di sinilah muncul nama Rocky Gerung, filsuf dan intelektual publik yang dikenal dengan gaya berpikir tajam serta keberaniannya mengkritik penguasa. Jalih menyampaikan dukungan terbukanya agar Rocky Gerung diberi peran strategis di lingkar Istana, khususnya sebagai Juru Bicara Presiden dalam reshuffle kabinet ketiga yang belakangan ramai dibicarakan publik.
“Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Bung Rocky Gerung. Beliau selalu mengingatkan publik bahwa berpikir kritis adalah bagian dari cinta tanah air. Semoga beliau jadi jubir istana pada reshuffle ketiga,” ujar Jalih dengan penuh harap, disambut tepuk tangan dari peserta forum.
Menurut Jalih, kehadiran figur seperti Rocky Gerung di lingkar kekuasaan akan memperkuat resonansi moral pemberantasan korupsi. “Rakyat butuh simbol yang kuat untuk menunjukkan bahwa pemerintah sungguh serius memerangi korupsi. Rocky bisa menjadi cermin sekaligus jembatan kesadaran nasional bahwa korupsi adalah musuh bersama bangsa Indonesia,” tambahnya.
Dalam konteks besar, dukungan Jalih Pitoeng terhadap Rocky Gerung juga mencerminkan harapan agar pemerintahan Prabowo tetap konsisten dengan semangat Asta Cita, terutama pada pilar hukum dan keadilan sosial. FORMASI, sebagai wadah masyarakat sipil yang fokus pada isu korupsi, menilai bahwa satu tahun pemerintahan Prabowo telah menunjukkan arah positif, namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
“Komitmen politik tanpa tindakan nyata dalam reformasi hukum dan pemberantasan korupsi akan menjadi sia-sia. Pemerintah harus hadir dengan keberanian moral untuk membersihkan institusi penegak hukum dari budaya suap dan kolusi,” kata Jalih.
Ia juga mengingatkan bahwa korupsi bukan hanya soal pencurian uang negara, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Karena itu, menurutnya, pemerintahan Prabowo-Gibran perlu menunjukkan langkah konkret dengan menegakkan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk penyimpangan kekuasaan.
Refleksi yang disampaikan Jalih Pitoeng menambah warna dalam diskursus publik tentang arah pemerintahan saat ini. Ia menegaskan bahwa dukungannya terhadap Prabowo bukan tanpa kritik, melainkan bentuk partisipasi aktif masyarakat sipil dalam menjaga akuntabilitas kekuasaan.
“Dukungan kami bukan karena kami tidak kritis, justru karena kami ingin pemerintahan ini berhasil. Rakyat akan mendukung jika merasa dilibatkan, didengar, dan dihormati,” ujarnya menutup sesi refleksi dengan nada optimistis.
Acara refleksi tersebut berakhir dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Para peserta sepakat bahwa setelah setahun berjalan, pemerintahan Prabowo-Gibran perlu melangkah lebih tegas dalam membersihkan birokrasi, memperkuat penegakan hukum, dan menjadikan pemberantasan korupsi sebagai gerakan nasional.
