Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi memberikan klarifikasi penting terkait pernyataannya yang sempat ramai diberitakan sejumlah media online mengenai kenaikan uang reses anggota DPR RI. Ia menegaskan, ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menggoreng pernyataannya untuk membenturkan dirinya dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, sekaligus menciptakan kesan seolah dirinya menyerang Dasco secara pribadi.
Menurut Muslim, konteks pernyataannya hanyalah bentuk kritik terhadap kebijakan kenaikan uang reses DPR secara umum, bukan ditujukan kepada individu tertentu, apalagi terhadap Dasco Ahmad.
“Saya hanya menyampaikan kritik terhadap kebijakan kenaikan uang reses DPR secara umum. Tapi entah kenapa, ada pihak yang memelintir dan menambahkan narasi seolah saya menyalahkan atau menuding Pak Dasco. Itu tidak benar sama sekali,” tegas Muslim Arbi dalam keterangannya, Jumat (18/10/2025).
Muslim menjelaskan, keputusan kenaikan uang reses bukanlah keputusan sepihak dari pimpinan DPR, melainkan hasil dari mekanisme kolektif kolegial antara pimpinan dan anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR bersama Sekretariat Jenderal DPR. Dengan demikian, tanggung jawab moral dan politik terkait keputusan tersebut melekat pada seluruh anggota DPR, bukan hanya pada satu nama.
“DPR itu lembaga kolektif. Setiap kebijakan, termasuk soal anggaran, tidak bisa diputuskan oleh satu orang. Jadi semua anggota DPR harus ikut bertanggung jawab terhadap keputusan itu,” jelasnya.
Ia menambahkan, publik perlu memahami proses di balik kebijakan tersebut agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang menyesatkan. “Ini penting supaya tidak muncul kesan bahwa kebijakan DPR bisa diputuskan sepihak oleh pimpinan. Tidak seperti itu sistemnya,” tambah Muslim.
Lebih lanjut, Muslim Arbi menyampaikan bahwa kritiknya terhadap kenaikan uang reses justru dilandasi oleh semangat untuk memperbaiki transparansi dan efisiensi anggaran di lembaga legislatif. Dalam pandangannya, DPR sebagai representasi rakyat harus menjadi teladan dalam pengelolaan anggaran publik, terutama di tengah situasi ekonomi nasional yang masih menantang.
“Saya tidak anti terhadap hak-hak anggota DPR. Tapi publik tentu berharap ada penjelasan yang terbuka, transparan, dan rasional. Apalagi sekarang rakyat masih menghadapi beban ekonomi berat. Kenaikan uang reses harus dijelaskan manfaat dan pertimbangannya secara terbuka,” ujarnya.
Menurutnya, uang reses idealnya digunakan untuk memperkuat fungsi representasi DPR, yakni menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Namun, jika nilainya terus meningkat tanpa diikuti akuntabilitas yang jelas, hal itu berpotensi menimbulkan kecurigaan publik.
Muslim juga menduga, narasi yang memojokkan Sufmi Dasco Ahmad sengaja dibangun oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki motif politik, baik untuk merusak hubungan internal di DPR maupun untuk membenturkan elite politik yang kini mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya kira ada yang mencoba memanfaatkan isu ini untuk membenturkan Pak Dasco dengan Presiden Prabowo. Ini pola lama — menggunakan opini publik untuk menciptakan friksi politik di tubuh pemerintahan. Saya tidak mau terlibat dalam permainan seperti itu,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar media dan publik berhati-hati terhadap upaya-upaya spin politik semacam ini. Menurutnya, berita yang tidak berimbang justru bisa memperkeruh hubungan antar-lembaga dan antar-elite politik yang sedang berusaha memperkuat pemerintahan nasional.
Sebagai penutup, Muslim Arbi mengajak media untuk menegakkan etika jurnalistik dengan mengutamakan akurasi dan keseimbangan berita. Ia berharap klarifikasi ini bisa menjadi pelajaran bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa berdampak pada citra lembaga dan individu.
“Kita semua ingin membangun bangsa ini dengan semangat kejujuran dan keterbukaan. Jangan sampai perbedaan pendapat atau kritik konstruktif justru dijadikan bahan untuk adu domba politik,” pungkasnya.
