Analis politik dan pendiri Nalar Institute, Yanuar Nugroho, menilai pidato Presiden Prabowo Subianto pada 31 Agustus 2025 memiliki dua wajah yang kontras: di satu sisi menampilkan komitmen demokrasi, tetapi di sisi lain menegaskan instruksi koersif terhadap aparat keamanan.
Dalam analisis kritis yang ia sampaikan melalui akun @nalarinstitute, Yanuar menilai substansi pidato lebih menonjolkan pendekatan represif dibanding akuntabilitas publik.
“Janji akuntabilitas hanya sebatas pemeriksaan aparat oleh Polri, tanpa komitmen investigasi independen. Sebaliknya, bagian yang paling kuat justru instruksi koersif dengan label makar dan terorisme. Ini membuka jalan kriminalisasi protes,” tulis Yanuar.
Lebih jauh, Yanuar menilai Presiden melakukan manuver politik dengan menjadikan DPR sebagai sasaran pelampiasan publik. “Beban dilempar ke legislatif, sementara eksekutif berperan sebagai penyelamat. Ini hanya gesture politik, bukan jawaban atas retaknya kepercayaan publik,” ujarnya.
Menurut Yanuar, bagian paling mengkhawatirkan adalah instruksi eksplisit kepada TNI untuk ikut menindak kerusuhan. Hal ini dianggap sebagai sinyal kemunduran dari semangat Reformasi 1998 yang menegaskan pemisahan militer dari ranah politik domestik.
“Jika pola ini berlanjut, kita akan melihat normalisasi operasi gabungan TNI-Polri di ruang publik, yang secara de facto melemahkan supremasi sipil,” kata Yanuar.
Pidato tersebut juga dibacakan dengan didampingi pimpinan partai politik dan lembaga negara. Bagi Yanuar, ini merupakan simbol konsolidasi kekuasaan. “Secara simbolis, ini show of force politik. Pesannya jelas: protes publik dianggap mengancam seluruh sistem, bukan sekadar kebijakan. Ruang reformasi substantif makin mengecil, sementara konsolidasi otoritarian terbuka lebar,” ujarnya.
Yanuar memetakan empat kemungkinan yang bisa terjadi pasca pidato ini:
-Stabilitas Koersif – demonstrasi diredam aparat, sementara konsesi simbolik diberikan, tetapi kepercayaan publik tetap rapuh.
-Normalisasi Militer – TNI semakin rutin hadir dalam urusan sipil, menandai kemunduran langsung dari agenda Reformasi.
-Demokrasi Prosedural tanpa Substansi – demokrasi formal tetap ada, namun ruang sipil terkooptasi dan logika keamanan mendominasi.
-Polarisasi dan Radikalisasi Sipil – labelisasi makar dan terorisme bisa mendorong sebagian masyarakat beralih ke kanal radikal.
Menurut Yanuar, pidato Prabowo menandai persimpangan penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. “Alih-alih memulihkan kepercayaan publik dengan akuntabilitas, Presiden lebih memilih strategi koersif yang dibungkus legalitas dan konsesi simbolik. Jika pola ini berlanjut, Indonesia bisa masuk fase resilience otoritarian: demokrasi tetap ada di kulit luar, tetapi kosong di dalam,” pungkasnya.
