Oleh: Rokhmat Widodo, pengamat politik
Kerusuhan yang terjadi di sekitar Gedung DPR belakangan ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: siapakah sebenarnya yang berada di balik eskalasi kekacauan tersebut? Pertanyaan ini wajar muncul karena hampir setiap kali ada demonstrasi besar yang melibatkan mahasiswa, buruh, atau masyarakat sipil, selalu saja ujungnya berakhir dengan kericuhan, bentrokan dengan aparat, dan framing media yang saling bertentangan. Fenomena semacam ini seakan menjadi pola berulang dalam sejarah politik Indonesia. Jika menengok ke belakang, sejak era Orde Baru hingga Reformasi, demonstrasi selalu hadir sebagai saluran ekspresi politik rakyat, tetapi sering kali dimanfaatkan oleh kekuatan tertentu untuk mencapai tujuan yang jauh lebih besar dari sekadar menyampaikan aspirasi. Inilah yang membuat analisis tentang dalang di balik kerusuhan DPR kali ini menjadi penting, bukan hanya sebagai bahan refleksi akademis, tetapi juga untuk menyingkap bagaimana demokrasi kita bekerja dalam realitas yang penuh intrik.
Pada level paling permukaan, demonstrasi di depan DPR biasanya dipicu oleh isu konkret: rancangan undang-undang yang kontroversial, kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat, atau keputusan politik yang tidak populer. Mahasiswa, dengan sejarah panjang idealismenya, hampir selalu berada di garis depan, menjadi wajah dari perlawanan rakyat terhadap kekuasaan yang dianggap sewenang-wenang. Buruh, petani, dan kelompok sipil lainnya juga kerap bergabung, menambah bobot moral sekaligus legitimasi aksi. Namun, pertanyaan kritisnya adalah: mengapa aksi yang awalnya damai hampir selalu berubah menjadi rusuh? Siapa yang berkepentingan menciptakan eskalasi semacam itu? Jawabannya tentu tidak sederhana. Ada keterlibatan aktor-aktor yang bermain di balik layar, memanfaatkan kerumunan yang murni untuk tujuan politik maupun ekonomi.
Elite politik oposisi sering disebut-sebut sebagai pihak yang memiliki kepentingan besar dalam mendorong terjadinya kerusuhan. Dalam sistem demokrasi yang penuh kompetisi, melemahkan legitimasi pemerintah adalah strategi klasik. Ketika massa marah dan DPR digambarkan gagal mendengarkan rakyat, narasi bahwa pemerintah dan lembaga legislatif tidak lagi mewakili kepentingan masyarakat akan semakin menguat. Situasi ini menguntungkan kelompok oposisi yang sedang menunggu momentum untuk mendongkrak popularitas, baik menjelang pemilu maupun dalam rangka menegosiasikan kekuasaan. Tidak jarang, aksi yang kelihatannya murni datang dari suara rakyat ternyata sudah dikapitalisasi sejak awal melalui dukungan dana, logistik, bahkan framing media yang terorganisir.
Selain elite politik, ada pula kepentingan para pemodal besar atau oligarki yang tidak kalah penting. Dalam sejarah politik Indonesia, oligarki selalu menjadi bayang-bayang yang memengaruhi setiap kebijakan strategis negara. Demonstrasi bisa menjadi alat untuk menekan pemerintah agar mengubah kebijakan yang merugikan kepentingan mereka, seperti kenaikan pajak, pembatasan impor, atau regulasi yang mengganggu bisnis. Dengan menyulut instabilitas, oligarki bisa memaksa pemerintah untuk melakukan kompromi. Inilah bentuk politik bayangan yang sulit dilacak, karena mereka tidak pernah tampil di depan, melainkan bekerja melalui operator lapangan, ormas, atau jaringan aktivis yang dapat digerakkan kapan saja.
Satu lagi aktor yang sering kali tidak terlihat tetapi perlu diperhitungkan adalah kepentingan asing. Dalam kacamata geopolitik, Indonesia adalah negara strategis dengan kekayaan sumber daya yang melimpah. Ketidakstabilan politik di dalam negeri akan membuka ruang bagi intervensi pihak luar, baik melalui lembaga donor, NGO internasional, maupun operasi intelijen yang halus. Kerusuhan di DPR dapat dibaca sebagai salah satu pintu masuk untuk melemahkan otoritas pemerintah, mengganggu proyek-proyek besar, atau sekadar menjaga agar Indonesia tidak terlalu kuat di kawasan regional. Bukti langsung tentang keterlibatan asing mungkin tidak selalu tersedia, tetapi pola sejarah menunjukkan bahwa intervensi semacam ini bukanlah hal baru dalam politik global.
Di lapangan, kerusuhan tidak akan tercipta tanpa operator yang piawai. Di sinilah peran kelompok ormas, preman bayaran, atau aktivis garis keras masuk. Mereka menjadi ujung tombak yang menciptakan chaos: melempar batu, memprovokasi aparat, membakar fasilitas, atau menyusup ke barisan mahasiswa untuk memancing keributan. Pola ini berulang hampir di setiap kerusuhan besar. Massa murni yang hadir dengan niat menyampaikan aspirasi akhirnya terjebak dalam pusaran kekerasan yang tidak mereka kehendaki. Akibatnya, publik yang menyaksikan dari luar sering kali tidak lagi bisa membedakan antara demonstrasi damai dengan kerusuhan yang ditunggangi. Legitimasi moral mahasiswa pun ikut tergerus, dan fokus publik bergeser dari substansi tuntutan ke isu ketertiban umum.
Selain aktor lapangan, media dan buzzer di media sosial memainkan peran penting dalam memperbesar dampak kerusuhan. Framing pemberitaan bisa menentukan siapa yang dianggap bersalah. Media yang condong ke pemerintah akan menampilkan narasi bahwa demonstrasi telah ditunggangi dan merugikan rakyat banyak, sementara media yang lebih kritis bisa menekankan bahwa aparat represif dan DPR gagal mendengar aspirasi. Di media sosial, buzzer politik akan segera menyebarkan potongan video yang sudah diedit sedemikian rupa untuk membentuk opini tertentu. Dalam hitungan jam, kerusuhan bukan lagi peristiwa lokal di sekitar DPR, melainkan menjadi isu nasional yang membelah publik menjadi dua kubu.
Jika ditarik ke belakang, pola penunggangan aksi ini sebenarnya bukan hal baru. Pada era Orde Baru, demonstrasi mahasiswa sering berakhir dengan bentrokan karena disusupi provokator. Reformasi 1998 adalah contoh paling monumental, ketika kemarahan rakyat atas krisis ekonomi dikombinasikan dengan manuver elite politik, menghasilkan kejatuhan Soeharto. Pasca-reformasi, pola serupa tetap berulang dalam berbagai isu: dari demonstrasi buruh menolak UU Ketenagakerjaan, aksi penolakan kenaikan BBM, hingga kontroversi UU Cipta Kerja. Setiap kali rakyat turun ke jalan, selalu ada pihak yang memanfaatkan momentum itu untuk agenda politik tertentu. Kerusuhan di DPR kali ini hanyalah satu bab terbaru dalam buku panjang sejarah tersebut.
Lalu siapa sebenarnya dalang kerusuhan demo di DPR kemarin? Jawabannya mungkin tidak tunggal. Kemungkinan besar, ada koalisi kepentingan yang terlibat. Elite politik oposisi berperan dalam menyediakan narasi besar, oligarki menyuplai logistik dan kepentingan ekonomi, sementara operator lapangan mengeksekusi skenario kerusuhan. Di sisi lain, aktor asing bisa saja mengambil kesempatan dalam kesempitan, memperbesar dampak instabilitas demi kepentingannya. Yang jelas, massa murni yang hadir untuk menyuarakan aspirasi hanyalah pion yang dikorbankan. Mereka membawa idealisme, tetapi akhirnya terjebak dalam permainan catur kekuasaan yang jauh lebih besar.
Implikasi jangka panjang dari kerusuhan semacam ini tidak bisa diremehkan. Pertama, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif semakin tergerus. DPR dipandang tidak lagi sebagai wakil rakyat, melainkan arena pertarungan elite. Kedua, demokrasi Indonesia semakin rentan terhadap manipulasi opini, baik melalui media mainstream maupun media sosial. Ketiga, rakyat kecil yang seharusnya menjadi subjek utama demokrasi justru hanya menjadi objek permainan elite. Jika pola ini dibiarkan terus berulang, dikhawatirkan demokrasi kita akan kehilangan substansi dan hanya menjadi ritual formal yang kosong.
Namun, di balik semua keruwetan itu, ada satu hal penting yang perlu dicatat: kerusuhan tidak akan pernah terjadi tanpa adanya alasan yang nyata. Aspirasi rakyat mungkin ditunggangi, tetapi tidak akan muncul jika pemerintah dan DPR sejak awal mampu mendengar dan merespons keluhan masyarakat dengan baik. Kerusuhan adalah gejala dari penyakit yang lebih dalam: lemahnya komunikasi politik, buruknya tata kelola pemerintahan, serta minimnya ruang dialog yang sehat antara penguasa dan rakyat. Selama akar persoalan ini tidak diselesaikan, setiap kebijakan kontroversial akan terus berpotensi memicu demonstrasi, dan setiap demonstrasi akan selalu rawan ditunggangi oleh kepentingan gelap.
Kerusuhan di DPR kemarin hanyalah cermin dari rapuhnya demokrasi kita. Dalang sesungguhnya bukan hanya aktor politik atau pemodal yang bermain di belakang layar, tetapi juga sistem politik yang membuka ruang terlalu lebar bagi manipulasi. Jika kita ingin keluar dari lingkaran setan ini, kuncinya ada pada transparansi, keberanian elite untuk mendengar suara rakyat, serta kedewasaan publik dalam memilah informasi. Tanpa itu semua, kita hanya akan terus menyaksikan drama yang sama berulang: demonstrasi berubah menjadi kerusuhan, rakyat menjadi korban, dan elite tertawa di belakang panggung.
