Sekelompok tokoh yang tergabung dalam 98 Resolution Network, yang terdiri dari eksponen Gerakan Mahasiswa 1998 serta alumni kelompok Cipayung, menyampaikan pernyataan sikap terkait gelombang unjuk rasa yang berujung bentrokan di Jakarta pada 25–28 Agustus 2025.
Dalam siaran pers yang ditandatangani lebih dari 30 tokoh, termasuk Haris Rusly Moti, Budiman Sudjatmiko, dan Michael Umbas, mereka menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi situasi terkini.
98 Resolution Network menyampaikan duka mendalam atas wafatnya pengendara ojek online, Affan Kurniawan, yang meninggal dalam tragedi bentrokan. Mereka menilai Affan bukan sekadar korban, melainkan martir perjuangan ekonomi rakyat.
“Menurut pandangan kami, almarhum Affan Kurniawan adalah pahlawan perjuangan rakyat tapi sebagai martir pejuang ekonomi rakyat,” demikian pernyataan resmi mereka.
Mereka prihatin atas jatuhnya korban di kedua belah pihak—baik aparat maupun pengunjuk rasa—dan menyerukan agar kekerasan dihentikan. “Kita sesama anak bangsa, unjuk rasa dengan cara kekerasan harus kita akhiri. Jalan dialog adalah solusi untuk resolusi bersama,” tegas mereka.
Dalam pernyataannya, mereka mengapresiasi sikap Presiden Prabowo yang berkomitmen menindak tegas pihak yang bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa. Mereka juga menekankan bahwa Presiden Prabowo merupakan pemimpin yang berdiri bersama rakyat kecil, termasuk pengemudi ojek online.
“Di era Presiden Prabowo, pengendara ojek online untuk pertama kalinya mendapatkan tunjangan hari raya. Oleh karena itu kami mendesak aplikator ojek online agar menurunkan potongan tarif aplikasi menjadi maksimal 10 persen,” tulis mereka.
Menurut 98 Resolution Network, tuntutan rakyat hari ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo yang berulang kali menegaskan siap melawan koruptor besar dan kelompok yang mereka sebut “serakahnomic.”
Mereka menyebut sejumlah langkah konkret Prabowo, seperti penyitaan 3,1 juta hektare lahan sawit bermasalah dan penindakan terhadap koruptor di sektor migas, sawit, dan timah, sebagai bukti nyata komitmen antikorupsi.
“Ini titik tolak pembenahan tata kelola keuangan negara sekaligus jalan memperbaiki kesejahteraan rakyat dan pemerataan ekonomi,” tegas pernyataan itu.
Selain itu, mereka menyatakan keyakinan bahwa Presiden Prabowo akan terus mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih tepat sasaran, menghentikan kebijakan tantiem dan gaji berlebihan di BUMN, serta memperkuat efisiensi anggaran.
Mereka juga menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dan impor, serta mendorong agar anggaran negara lebih berpihak pada sektor produktif dan ekonomi rakyat bawah.
98 Resolution Network mendesak DPR, pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga DPRD agar berhati-hati dalam menyampaikan pandangan politik. Mereka menekankan bahwa komunikasi politik harus dilakukan dengan santun dan bermartabat, tanpa provokasi.
Sebagai eksponen 1998 yang kini mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, mereka menegaskan akan memprakarsai dialog lintas elemen bangsa guna membangun resolusi bersama.
“Penyampaian pendapat di muka umum adalah manifestasi dari kehendak publik untuk memperbaiki kondisi bangsa. Presiden Prabowo tentu mencermati suasana kebatinan rakyat dan siap menyerap aspirasi demi keadilan sosial,” ujar mereka.
