Nama Yayak Gundul, aktivis yang selama ini dikenal vokal terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati, tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan wartawan dan masyarakat. Isu beredar, ia diduga menerima uang dari Bupati Pati, Sadewo, setelah pertemuan tertutup bersama Kapolresta Pati, Dandim 0718/Pati, dan sang bupati di sebuah rumah makan di Kota Pati.
Pertemuan tersebut disebut-sebut menjadi titik balik sikap Yayak. Setelah sebelumnya bersikeras menggelar aksi unjuk rasa pada 13 Agustus 2025, ia tiba-tiba mengumumkan pembatalan rencana itu. Bahkan, ia mengimbau masyarakat untuk tidak turun ke jalan pada tanggal yang sudah disepakati sebelumnya.
Dalam pernyataan resminya, Yayak mengungkapkan bahwa Bupati Sadewo telah memenuhi dua tuntutan utama yang selama ini disuarakan. Pertama, kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dibatalkan, dan tarifnya akan kembali ke angka tahun 2024. Kedua, sistem belajar di sekolah yang sebelumnya diubah menjadi lima hari kembali ke format enam hari sekolah dengan penyesuaian jam pelajaran.
“Tuntutan sudah dipenuhi oleh Bapak Bupati Sudewo. Kenaikan PBB-P2 dibatalkan dan akan kembali ke tarif normal seperti tahun 2024. Sistem sekolah enam hari juga diberlakukan kembali, seperti sebelumnya,” kata Yayak.
Yayak juga memuji sikap Bupati Sadewo yang disebutnya terbuka terhadap aspirasi rakyat.
“Bupati kita mau duduk bareng, mau minum kopi bareng. Jangan ada opini bahwa Bapak Sudewo anti menemui warganya,” ujarnya.
Namun, di balik apresiasi itu, muncul tudingan bahwa pembatalan aksi bukan semata karena tuntutan dipenuhi, melainkan karena adanya transaksi uang. Isu tersebut berkembang cepat di media sosial dan grup-grup wartawan, menyebut Yayak menerima “uang damai” dari bupati.
Yayak secara tegas membantah tuduhan tersebut. Ia mengaku marah besar dengan narasi yang dianggap mencoreng integritasnya.
“Saya marah sekali, saya tidak dapat apa-apa, tapi saya disebut mendapat uang. Buktikan, mana rekeningnya. Kalau cash, siapa yang kasih? Itulah yang membuat saya marah,” tegasnya, Minggu (10/8/2025).
Menurut Yayak, kecurigaan itu muncul karena waktu pembatalan aksi yang relatif dekat dengan tanggal pelaksanaan. Surat pemberitahuan demo yang ia layangkan pada 18 Juli 2025 resmi dicabut pada 8 Agustus 2025—hanya lima hari sebelum aksi digelar.
Ia menegaskan, keputusannya murni karena tuntutan sudah dipenuhi dan demi menjaga kondusivitas daerah.
“Kalau sudah didengarkan dan dipenuhi, kenapa harus tetap demo? Aksi itu kan alat untuk menekan pemerintah agar mau dengar rakyat. Kalau sudah selesai, ya selesai,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Bupati Pati, Sadewo, belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan adanya pemberian uang. Namun, sumber di lingkungan Pemkab Pati menyebut bahwa pertemuan antara Bupati, Kapolresta, Dandim, dan Yayak memang terjadi, dan isinya membahas penyelesaian tuntutan warga.
