Polemik seputar keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat ke ruang publik. Kali ini, pernyataan datang dari politikus Partai Demokrat, Yan Harahap, yang melalui media sosialnya secara terbuka meminta Jokowi menunjukkan ijazah asli sebagai bentuk transparansi kepada rakyat Indonesia.
Namun, permintaan tersebut justru menuai reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk dari relawan pendukung Jokowi. Salah satunya adalah Koordinator Nasional Laskar Cinta Jokowi (LCJ), Suhandono Baskoro, yang menyebut bahwa tuduhan ini merupakan bagian dari agenda sistematis untuk mendiskreditkan Jokowi.
Dalam keterangannya kepada media, Suhandono menilai bahwa desakan Yan Harahap bukanlah suara individu, melainkan bagian dari strategi politik kelompok tertentu yang belum selesai dengan trauma kekuasaan.
“Kalau kita runut ke belakang, isu ijazah palsu ini sebenarnya sudah berkali-kali dibantah. UGM (Universitas Gadjah Mada) pun telah menegaskan keabsahan ijazah Presiden Jokowi. Jadi, kalau sekarang diangkat lagi, pasti ada motif lain. Dan saya rasa, makin jelas siapa dalang dan kepentingan politik di balik ini,” ujar Suhandono, Rabu (30/7).
Ia menambahkan bahwa publik harus cerdas membedakan antara kritik konstruktif dan upaya delegitimasi yang dibungkus dengan isu hukum atau moral.
“Kritik itu sehat, tapi kalau sudah mengarah pada pembunuhan karakter yang tidak berdasar, itu namanya fitnah politik. Kita harus cermat, apalagi ini menjelang pelantikan kabinet baru. Jokowi mungkin sudah tidak menjabat, tapi pengaruhnya dan jejaknya masih kuat. Ada yang khawatir dengan itu,” tegasnya.
Menurut analisa Suhandono, manuver Yan Harahap bisa dimaknai dalam dua arah. Pertama, sebagai cara Demokrat menunjukkan eksistensi dalam iklim politik pasca-Pilpres. Kedua, sebagai sinyal bahwa dinamika dalam internal Koalisi Indonesia Maju (KIM) belum sepenuhnya solid, terutama soal rekonsiliasi dan distribusi kekuasaan.
“Ada friksi yang belum selesai. Beberapa pihak ingin memastikan bahwa pengaruh Jokowi tidak berlanjut ke era Prabowo. Dan cara yang dipilih adalah membongkar kembali isu lama, yang dari sisi hukum sudah inkracht. Ini ironis, karena justru memperlihatkan kemiskinan narasi alternatif dari oposisi lama,” papar Suhandono.
Ia juga mencurigai bahwa ada kekuatan lama yang belum bisa menerima kenyataan bahwa Jokowi dua kali memenangi pilpres dengan dukungan rakyat secara sah.
LCJ sendiri mengingatkan masyarakat untuk tidak terjebak dalam politik adu domba. Mereka meminta semua pihak fokus mengawal transisi kekuasaan yang damai dan bermartabat.
“Ini saatnya kita mengedepankan rekonsiliasi, bukan menyiram bensin ke api politik yang mulai reda. Tugas kita saat ini bukan mencari-cari kesalahan masa lalu, tetapi memastikan pemerintahan baru bisa bekerja dengan dukungan semua pihak, termasuk pendukung Pak Jokowi,” pungkas Suhandono.
