Gelombang desakan untuk mengusut tuntas dugaan “Kongkalikong” dalam kerja sama antara PAM Jaya dengan PT Moya Indonesia semakin membesar. Komite Masyarakat Jakarta Utara (KOMJU) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut kasus ini, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut segera diusut tuntas demi transparansi dan keadilan masyarakat. kata Ketua Umum Komite Masyarakat Jakarta Utara (KOMJU), Franky Iriawan dalam keterangannya kepada wartawan Selasa, (22/7/2025).
“KOMJU sangat prihatin dengan dugaan korupsi yang terus mencuat terkait pengelolaan BUMD di Pemprov Jakarta. Kasus dugaan “Kongkalikong” PAM Jaya dengan PT Moya Indonesia ini harus segera ditindaklanjuti secara serius oleh Kejaksaan Agung,” tegas Franky.
“Jangan ada lagi penundaan atau upaya untuk menutupi kebenaran. Warga Jakarta berhak atas keadilan dan transparansi,” ujarnya.
Kasus Dugaan “Kongkalikong” ini mencuat karena Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PAM Jaya dan PT Moya Indonesia kabarnya dilakukan tanpa studi kelayakan yang memadai dan tanpa proses tender yang transparan, yang berpotensi merugikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
“Bagaimana mungkin sebuah kerja sama strategis yang berdampak pada hajat hidup orang banyak warga Jakarta, seperti pengelolaan air minum, bisa dilakukan tanpa proses tender yang kompetitif? Ini mencurigakan dan harus di investigasi secara mendalam,” ungkap Franky.
Dugaan “Kongkalikong” PAM Jaya dengan PT Moya Indonesia ini menambah daftar panjang sorotan publik terhadap rekam jejak Arief Nasrudin sebagai Direktur Utama di BUMD DKI Jakarta. Sebelumnya, berbagai elemen masyarakat juga menyuarakan aspirasinya mendesak KPK untuk mengusut dugaan korupsi Bansos DKI Jakarta 2020 senilai Rp 2,85 triliun, yang juga diduga melibatkan Arief Nasrudin serta mendesak Pramono Anung untuk mencopot Dirut Arief Nasrudin.
Kami menyoroti bahwa dugaan “Kongkalikong” ini, meskipun terpisah dari kasus dugaan korupsi Bansos DKI Jakarta 2020, Menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. “Aparat penegak hukum harus melihat ini sebagai kasus yang berbeda namun tetap krusial untuk dibongkar demi bersih-bersih BUMD DKI Jakarta,” terangnya.
“Untuk itu KOMJU akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, Memastikan bahwa setiap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan uang rakyat dan proyek strategis di DKI Jakarta dipertanggungjawabkan di hadapan hukum,” pungkas Franky Iriawan.
