Ketua Umum Poros Rawamangun, Rudy Darmawanto, SH, angkat bicara terkait pemberitaan media online JejakPos.id tertanggal 30 Juni 2025, yang memuat pernyataan dari sekelompok orang mengatasnamakan Kelompok Aktivis Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI). Dalam pemberitaan tersebut, KAMAKSI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 tahun 2020 di DKI Jakarta.
Rudy dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Ia menyebut isi pemberitaan tersebut adalah hoaks dan fitnah yang keji serta tidak berdasar.
“Saya sangat kesal dengan berita tersebut. Itu mengada-ada, tidak objektif, dan sangat manipulatif,” ujar Rudy Darmawanto kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 2 Juli 2025.
Rudy menegaskan bahwa dirinya memang tidak terlibat langsung dalam kegiatan bansos saat pandemi Covid-19. Namun, ia menyatakan bahwa penyaluran bansos tersebut dilakukan secara terbuka dan dirasakan langsung oleh masyarakat Jakarta. Bantuan tersebut disalurkan melalui aparat kelurahan ke RW dan RT di seluruh wilayah ibu kota.
“Semua pihak tahu dan menyaksikan bahwa bansos dari Pemprov DKI disalurkan secara resmi dan jelas. Bahkan pengawasan dilakukan oleh DPRD DKI, KPK, Kejaksaan, BPK, dan BPKP,” ungkap Rudy.
Rudy juga menambahkan bahwa anggaran dan laporan pelaksanaan bansos telah dirilis secara terbuka oleh Perumda Pasar Jaya dan dinyatakan clear oleh lembaga audit negara.
Lebih jauh, Rudy menuding bahwa data yang disampaikan oleh KAMAKSI bersifat manipulatif dan diduga sengaja digunakan untuk menggiring opini publik seolah-olah terjadi penyelewengan.
“Ini sangat berbahaya. Berita seperti ini bisa menimbulkan kegaduhan, menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan aparat negara,” katanya.
Rudy pun menyatakan akan menempuh jalur hukum. Ia berencana melaporkan pihak-pihak terkait ke kepolisian atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 28 tentang penyebaran berita bohong yang menyesatkan.
“Kami sedang siapkan langkah hukum. Ini bukan hanya soal saya pribadi, tapi soal menjaga akal sehat publik dari informasi yang sesat,” pungkas Rudy Darmawanto, SH.
