Oleh: Rokhmat Widodo, Pengamat politik dan Kader Muhammadiyah Kudus
Dalam sejarah politik Indonesia, sangat jarang ada sosok yang tetap memiliki pengaruh besar setelah meninggalkan jabatan formalnya. Biasanya, mantan presiden perlahan-lahan kehilangan relevansi politik, apalagi jika tidak memiliki kendaraan politik formal dalam bentuk partai atau ormas. Namun, Joko Widodo (Jokowi) tampaknya menjadi pengecualian. Meski secara struktural tidak terafiliasi dengan partai politik maupun ormas besar, ia tetap memiliki daya tawar dan pengaruh yang signifikan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Jokowi Kingmaker
Istilah kingmaker dalam politik merujuk pada individu yang, meskipun tidak menduduki posisi formal, tetap mampu menentukan arah politik dan menentukan siapa yang berkuasa. Jokowi, yang sebelumnya hanya seorang kader PDI-P sebelum akhirnya menjadi presiden selama dua periode, kini bertransformasi menjadi kingmaker yang beroperasi di luar struktur partai.
Ada beberapa faktor utama yang menjelaskan mengapa Jokowi tetap memiliki pengaruh besar meski tidak memiliki parpol atau ormas sebagai basis kekuatan: pertama, jaringan loyalis di eksekutif dan legislatif. Selama dua periode kepemimpinannya, Jokowi telah menempatkan banyak loyalis di berbagai posisi strategis, baik di pemerintahan maupun di parlemen. Banyak menteri dan kepala lembaga di era Prabowo yang merupakan orang dekatnya, seperti Budi Gunawan (BIN), Sri Mulyani (Menteri Keuangan), dan Luhut Binsar Pandjaitan yang masih menjadi figur sentral di lingkaran kekuasaan.
Kedua, dukungan dari kepala daerah. Sejumlah gubernur, wali kota, dan bupati yang naik ke panggung politik nasional adalah produk dari pengaruh Jokowi. Sosok seperti Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, atau Khofifah Indar Parawansa adalah contoh bagaimana Jokowi membangun jejaring dengan kepala daerah, yang kini menjadi aset politiknya.
Ketiga, basis politik di birokrasi dan BUMN. Selain kepala daerah, Jokowi juga memiliki pengaruh kuat di birokrasi dan perusahaan-perusahaan negara. Dalam dua periode kepemimpinannya, ia menanamkan banyak loyalis di dalam birokrasi, terutama pada level eselon atas. Di BUMN, Erick Thohir sebagai Menteri BUMN di era Jokowi dan Prabowo masih memainkan peran kunci, menjaga kesinambungan pengaruh Jokowi.
Keempat. Hubungan dengan militer dan polisi. Jokowi telah membangun relasi yang erat dengan unsur TNI dan Polri, yang tetap berlanjut di era Prabowo. Sosok seperti Jenderal Dudung Abdurachman merupakan contoh bagaimana Jokowi mampu merangkul elemen-elemen strategis di sektor keamanan.
Jokowi dan Politik “Beyond Structure”
Salah satu keunikan Jokowi adalah kemampuannya dalam memainkan politik tanpa terikat secara formal dengan struktur partai atau ormas. Tidak seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendirikan Partai Demokrat atau Megawati yang selalu memiliki kendali atas PDI-P, Jokowi memilih untuk bergerak dengan jaringan informal.
Gaya politik ini mirip dengan yang dilakukan oleh Soeharto di masa Orde Baru, yang lebih mengandalkan loyalis ketimbang partai politik. Namun, berbeda dengan Soeharto yang memiliki Golkar sebagai kendaraan politik, Jokowi justru mengambil pendekatan lebih fleksibel—memanfaatkan kekuatan individu, institusi, dan jaringan loyalis.
Dinamika dengan Partai Politik
Meski tidak memiliki partai sendiri, Jokowi tetap mampu memengaruhi dinamika partai politik. Misalnya, dalam Pilpres 2024, Jokowi terlihat lebih dekat dengan Prabowo dan Partai Golkar dibanding PDI-P yang secara resmi mencalonkan Ganjar Pranowo. Ini menunjukkan bahwa Jokowi memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mengarahkan dukungan politik di luar jalur partai.
PDI-P sendiri terlihat mengalami dilema pasca-Jokowi. Di satu sisi, Megawati dan Puan Maharani ingin menegaskan bahwa Jokowi hanya “produk partai” yang harus tunduk pada PDI-P. Namun, realitas politik menunjukkan bahwa Jokowi justru lebih kuat dari PDI-P, bahkan berhasil “menciptakan” Prabowo sebagai penerusnya.
Partai lain, seperti Golkar dan PAN, juga lebih cenderung mengikuti arahan Jokowi ketimbang mengikuti garis tradisional koalisi. Ini menunjukkan bahwa Jokowi mampu memecah dominasi partai-partai besar dengan strategi aliansi yang lebih cair.
Dengan kondisi seperti ini, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi dalam dinamika politik ke depan: Pertama, Jokowi tetap menjadi pemain utama. Jika Prabowo memberikan ruang bagi loyalis Jokowi dalam pemerintahan, maka pengaruh Jokowi akan terus berlanjut hingga 2029. Ia bisa tetap menjadi kingmaker dalam berbagai keputusan strategis, termasuk dalam pemilihan calon presiden berikutnya.
Kedua, konflik dengan Prabowo? Meskipun saat ini Prabowo dan Jokowi tampak selaras, ada kemungkinan di masa depan Prabowo ingin melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi. Jika ini terjadi, maka Jokowi harus mencari cara lain untuk mempertahankan pengaruhnya, mungkin dengan membentuk aliansi baru.
Ketiga, munculnya kendaraan politik baru. Jika Jokowi merasa perlu kendaraan politik yang lebih permanen, ia bisa saja mendukung pendirian partai baru atau mengambil alih partai yang sudah ada. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa ia bisa berperan dalam menguatkan Partai Golkar atau bahkan membangun partai baru dengan tokoh-tokoh muda yang dekat dengannya.
Jokowi adalah fenomena unik dalam politik Indonesia. Meski tidak memiliki partai atau ormas sebagai basis kekuatan, ia tetap memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan Prabowo. Dengan jaringan loyalis yang luas, dukungan dari kepala daerah, serta hubungan erat dengan birokrasi dan militer, Jokowi berhasil memainkan politik beyond structure.
Ke depan, pertanyaannya bukan apakah Jokowi masih berpengaruh, tetapi sejauh mana ia akan terus memainkan peran di balik layar. Apakah ia akan tetap menjadi kingmaker hingga 2029? Ataukah ia justru akan membangun kendaraan politik baru?
Yang pasti, meskipun tidak lagi berstatus presiden, Jokowi masih menjadi aktor politik utama yang menentukan arah Indonesia di masa mendatang.
