Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, menilai pernyataan Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi sebagai bentuk provokasi yang dapat menyulut kemarahan publik. Menurut Amir, pernyataan Hasan soal kiriman kepala babi ke kantor Tempo bukan sekadar komentar pribadi, melainkan bagian dari strategi politik yang lebih besar.
“Hasan Nasbi tidak bisa dipisahkan dari Istana. Dia bukan orang netral. Pernyataannya soal kepala babi ‘dimasak saja’ bukan sekadar candaan, tapi bisa memicu gelombang ketidakpuasan terhadap pemerintah, khususnya terhadap Prabowo,” ujar Amir dalam kepada www.suaranasional.com, Sabtu (22/3).
Menurutnya, Hasan selama ini dikenal sebagai loyalis Presiden Jokowi dan memiliki rekam jejak digital yang menunjukkan ketidaksukaan terhadap Prabowo Subianto. Oleh karena itu, Amir melihat ada kemungkinan bahwa pernyataan Hasan bertujuan untuk menciptakan sentimen negatif terhadap Prabowo di tengah masyarakat.
“Kalau kita lihat pola komunikasinya, Hasan sering melontarkan pernyataan yang meremehkan lawan politik Jokowi. Sekarang, dia menggunakan kasus ini untuk menggiring opini seolah-olah isu kepala babi ini tidak penting. Ini bisa membuat publik curiga dan marah,” kata Amir.
Amir menilai ada pola provokasi yang bisa dilihat dari bagaimana Istana merespons isu-isu sensitif. Alih-alih meredam situasi, respons dari pejabat Istana sering kali justru memperkeruh keadaan.
“Ini bukan pertama kali pejabat lingkaran Istana memberikan pernyataan yang terkesan meremehkan. Seperti kasus korupsi, kelangkaan pangan, dan berbagai isu lainnya, selalu ada komentar yang justru membuat rakyat semakin geram,” tambahnya.
Menurut Amir, pernyataan Hasan kali ini bisa berakibat lebih besar karena menyangkut kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi. Jika respons pemerintah tetap dingin, gelombang protes bisa terjadi di berbagai daerah.
“Apalagi di kampus-kampus besar, di mana mahasiswa sangat kritis terhadap tindakan pemerintah. Jika ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan ada demonstrasi besar yang menuntut pertanggungjawaban pejabat Istana,” ujar Amir.
Sejumlah kelompok masyarakat sipil dan akademisi telah menyuarakan kritik terhadap Hasan Nasbi. Koalisi Masyarakat Sipil menilai pernyataan Hasan mencerminkan ketidakpedulian pemerintah terhadap ancaman yang dihadapi jurnalis.
Dewan Pers juga mengecam keras pernyataan tersebut dan mendesak agar kasus ini ditindak serius oleh aparat kepolisian.
Amir pun mengingatkan bahwa situasi ini bisa menjadi pemicu ketidakstabilan politik, terutama jika publik merasa pemerintah tidak peduli dengan kebebasan pers dan demokrasi.
“Ini bukan hanya tentang kepala babi, tapi soal bagaimana negara merespons kritik dan ancaman terhadap kebebasan pers. Jika pemerintah tidak bertindak tegas, bukan tidak mungkin kita akan melihat aksi besar-besaran dalam waktu dekat,” tutupnya.
Saat ini, pihak Istana belum memberikan klarifikasi lebih lanjut terkait pernyataan Hasan Nasbi. Namun, gelombang kritik yang semakin besar membuat kasus ini menjadi sorotan utama dalam dinamika politik Indonesia.
