Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah dihadapkan pada dua isu serius yang mencoreng citra kabinetnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto menjadi sorotan atas dugaan pelanggaran etika dan hukum yang mereka lakukan. Pengamat politik Muslim Arbi bahkan menyebut bahwa keduanya telah “memberaki” wajah pemerintahan Prabowo dengan kontroversi yang mereka timbulkan.
Bahlil Lahadalia, yang saat ini menjabat sebagai Menteri ESDM, terseret dalam skandal akademik setelah Universitas Indonesia (UI) membekukan disertasinya. Keputusan ini diambil setelah tim investigasi UI menemukan dugaan pelanggaran dalam proses penerimaan dan kelulusan Bahlil di program doktoral.
Dalam laporan Dewan Guru Besar UI, terdapat indikasi kuat bahwa proses akademik yang dilalui Bahlil tidak memenuhi standar yang ditetapkan universitas. Beberapa pihak menduga ada intervensi politik yang memungkinkan Bahlil menyelesaikan studinya dengan cara yang tidak semestinya.
Di sisi lain, Menteri Desa Yandri Susanto juga menghadapi skandal politik terkait intervensinya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Serang 2024. Yandri diduga memanfaatkan jabatannya untuk memenangkan istrinya, Ratu Rachmatuzakiyah, yang menjadi calon dalam Pilkada tersebut.
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengungkap adanya bukti bahwa Yandri mengarahkan kepala desa di Serang untuk memberikan dukungan kepada istrinya. Praktik ini jelas melanggar prinsip netralitas pejabat publik dalam pemilu dan merusak demokrasi yang seharusnya berjalan jujur dan adil.
Atas temuan ini, MK akhirnya membatalkan hasil Pilkada Serang dan memerintahkan pemungutan suara ulang dalam 60 hari. Keputusan ini menjadi pukulan bagi Yandri yang sebelumnya membantah terlibat dalam upaya memenangkan istrinya.
“Ini contoh nyata bagaimana pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Seharusnya Yandri mundur dari jabatannya,” ujar Muslim kepada redaksi www.suaranasional.com, Ahad (2/3/2025).
Kasus yang menimpa dua menteri ini memunculkan pertanyaan besar mengenai standar etika dan integritas dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Muslim menyebut bahwa kasus Bahlil dan Yandri mencoreng wajah kabinet Prabowo yang baru saja berjalan.
“Dua kasus ini menunjukkan betapa lemahnya kontrol etika dalam pemerintahan Prabowo. Bahlil tercoreng karena dugaan manipulasi akademik, sementara Yandri tersangkut kasus penyalahgunaan jabatan dalam Pilkada. Bagaimana mungkin kabinet ini bisa dipercaya rakyat jika pejabatnya bertindak seperti ini?” kata Muslim.
Ia menambahkan bahwa jika Prabowo tidak mengambil langkah tegas, maka kasus-kasus seperti ini akan semakin menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintahannya.
“Langkah yang paling tepat adalah mencopot kedua menteri ini untuk menjaga kredibilitas pemerintahan. Jika dibiarkan, citra Prabowo sebagai pemimpin yang tegas dan berintegritas akan dipertanyakan,” tegasnya.
Hingga saat ini, Istana Kepresidenan belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan publik untuk mencopot Bahlil dan Yandri. Namun, banyak pihak menunggu apakah Prabowo akan bertindak tegas atau justru membiarkan kontroversi ini terus bergulir.
