Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H, Advokat, Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat (TA-MOR-PTR)
Alhamdulillah, Kemarin (Kamis, 20/2) penulis berkesempatan memenuhi undangan silaturahim yang disampaikan oleh Tripilar (FPI, Persada 212 & GNPF Ulama), yang dikirim melalui Ustadz Yusuf Muhammad Martak (Ust Yusuf Martak). Dalam acara silaturahmi tersebut, hadir sejumlah tokoh & Ulama.
Tulisan kali ini, ingin mengungkap apa yang menjadi pesan penting dari Habib Rizieq Shihab selaku Sohibul Bait, tentang pentingnya memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang mendera umat, baik yang bersifat parsial maupun struktural.
Persoalan parsial, yang saat ini butuh untuk segera diselesaikan tidak bisa diabaikan hanya dengan dalih kita harus fokus pada persoalan struktural. Sebaliknya, fokus pada persoalan struktural yang berkaitan dengan akar masalah berbangsa, juga tak boleh menganggap sepele persoalan parsial yang berkaitan dengan hajat umat yang butuh untuk segera diselesaikan.
Selain itu, Habib Rizieq Shihab juga memberikan pesan penegasan tentang pentingnya berbaik sangka (Husnudz Dzan) terhadap sesama elemen umat sekaligus membangun sinergi sesuai dengan kapasitas dan perannya masing-masing. Begitulah, sepenggal kutipan ringkasan pesan Hebib Rizieq Shihab dalam kesimpulan akhir, setelah menyimak paparan dari sejumlah tokoh dan ulama yang hadir.
Saat ini, masalah pagar laut, sertifikat laut, yang merupakan bagian dari masalah kezaliman proyek PIK-2 milik Aguan dan Anthony Salim, adalah masalah parsial yang terkait dengan kezaliman yang menimpa umat khususnya masyarakat Banten, yang perlu, penting dan mendesak untuk segera dituntaskan. Segenap elemen umat, tidak boleh membiarkan masyarakat Banten berjuang sendirian.
Kezaliman proyek PIK-2 baik terkait perampasan Laut, Sungai, hingga tanah warga Banten, harus mendapat perhatian serius. Karena jika kezaliman proyek PIK-2 ini lolos, maka berbagai kezaliman perampasan tanah dan Laut di seluruh wilayah Indonesia akan semakin marak dan tak terkendali.
Kedepan, Indonesia akan kehilangan Kedaulatan di dalam wilayah yurisdiksi nasional, baik di darat maupun di laut. Jangankan mengahadapi ancaman musuh dari luar, menghadapi ancaman pagar laut saja hingga hari ini tidak mampu diungkap siapa pelaku dan dalang pagar laut.
Bareskrim Polri saat ini hanya menyidik kasus sertipikat laut. Sementara kasus pagar laut, hingga saat ini belum terungkap.
Padahal fakta di lapangan, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa dalang pagar laut adalah Agung Sedayu Group (ASG) untuk kepentingan proyek PIK-2. Nama-nama seperti Mandor Memet, Eng Cun alias Gojali, Ali Hanafiah Lijaya orangnya AGUAN, sudah diketahui secara luas sebagai aktor pagar laut. Tapi, mengapa kasus pagar laut tidak diusut? Mengapa, Bareskrim Polri hanya fokus ke sertipikat laut? Itupun, hanya fokus di Desa Kohod? Padahal, pagar laut melintasi 6 kecamatan dan 16 desa di Kabupaten Tangerang hingga Kabupaten Serang.
Soal seperti apa rincian kejahatan proyek PIK-2 milik Aguan dan Anthony Salim ini, dalam forum yang diselenggarakan di Markas Syariah Petamburan ini, Mayjen TNI Purn Soenarko dan Bang Marwan Batubara telah menyampaikannya secara rinci. Bahkan, Bang Marwan meminta agar kasus ini mendapat perhatian umat dan menjadi pemicu persatuan gerakan umat seperti pada kasus 212.
Masalah hilangnya peran negara, ditandai dengan teriakan ‘hidup Jokowi’ yang disampaikan Prabowo, menjadi penanda umat tidak bisa lagi berharap pada kekuasaan untuk menolong urusannya. Sudah lebih dari 1 bulan kasus kezaliman proyek PIK-2 menjadi perbincangan publik, tidak juga Prabowo Subianto mengeluarkan keputusan mencabut status PSN PIK-2. Padahal, MUI sudah menyampaikan rekomendasi untuk membatalkan status PSN PIK-2.
Terkait persoalan struktural, paparan Bang Ichsanudin Noersy dapat dijadikan referensi arah perbaikan umat kedepan. Karena persoalannya struktural, berkaitan dengan sistem, maka dalam forum tersebut penulis menyampaikan pandangan berbeda dengan Bang Eggi Sudjana soal penyikapan Pilpres 2029 yang tak lagi menerapkan Presidensial Threshold.
Penulis kira, tepat mengambil analogi yang penulis peroleh dari Bang Hersubeno Arif dengan tafsiran sedikit diperluas.
Kutipan pernyataan Bang Hersubeno Arif kurang lebih demikian:
“Kita tak mungkin sampai ke puncak gunung, dengan kembali meniti rute pendakian yang terbukti berulangkali gagal”
Dalam tafsiran penulis, umat Islam tidak akan pernah sampai pada puncak kekuasaan untuk menerapkan Islam, jika rute perjuangan itu masih menggunakan demokrasi melalui Pemilu atau Pilpres yang terbukti berulangkali gagal. Artinya, umat Islam harus menempuh ‘rute lain’ agar syariah Islam sampai ke tampuk kekuasaan, dan mengatur umat ini dengan hukum Allah SWT.
Jalan atau rute perjuangan menuju tegaknya syariah Islam melalui Pemilu dan Pilpres, sudah terbukti berulangkali umat Islam gagal. Sejak Pemilu tahun 1955, suara umat Islam yang direpresentasikan oleh Parpol Islam malah terus tergerus.
Lalu, rute apa yang harus ditempuh oleh umat Islam agar sampai ke tampuk kekuasaan dan menerapkan syari’ah Islam?
Nah, dalam konteks itulah rasanya penting sekali bagi kita semua untuk mengkaji siroh perjuangan Rasulullah Saw untuk menegakkan Islam sejak sebelum memiliki kekuasaan di Mekkah, hingga beliau dikaruniai kekuasaan di Madinah. Rute perjuangan yang hanya ditempuh dengan jalan dakwah Islam, bukan yang lain.
Lantas, seperti apa rincian rute perjuangan dakwah Rasulullah Saw sejak di Mekkah hingga beliau mendapat Nusroh (pertolongan) yang akhirnya mengantarkan beliau menjadi penguasa di Madina melalui Baiat aqabah 2? Penulis kira, itulah tugas para ulama untuk menjelaskannya kepada umat.
Setelah sesi dialog resmi ditutup, Qadarullah penulis bisa berdialog langsung dengan Habib Rizieq Shihab. Dalam dialog tersebut, penulis diminta untuk menjelaskan kepada umat tentang bahayanya proyek PIK-2. Kadangkala, ada yang diam bukan berarti tidak ingin terlibat dalam perjuangan, melainkan karena belum faham apa sesungguhnya yang terjadi pada proyek PIK-2 milik Aguan dan Anthony Salim.
Insyaallah, penulis akan diundang untuk menyampaikan hal itu di Banten dalam musyawarah FPI Banten. Diantara Musyarawah tersebut, penulis diberi waktu sesi khusus untuk menjelaskan problem proyek PSN PIK-2 tersebut. [].
