Aparat penegak hukum harus segera menangkap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas dugaan terlibat dalam penerbitan sertipikat pagar laut. Jokowi mengeluarkan kebijakan PSN PIK 2 dan dugaan kuat sertifikat pagar laut bagian dari proyek tersebut.
“Hadi Tjahjanto dan Raja Juli membantah menerbitkan sertipikat pagar laut. Padahal tidak ada visi dan misi Menteri. Yang ada visi dan misi presiden. Ini menjadi dugaan kuat Jokowi terseret kasus sertipikat pagar laut. Jokowi harus ditangkap,” kata aktivis Nicho Silalahi kepada redaksi www.suaranasional.com, Rabu (29/1/2025).
Sertipikat ini diduga dikeluarkan secara tidak transparan dan melibatkan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang integritas proses pengeluaran sertipikat tersebut. “Aguan yang memiliki PSN PIK 2 mempunyai kedekatan dengan Jokowi dan turut membantu pembanguan IKN,” papar Nicho.
Nicho mengatakan, Jokowi tidak bisa lepas tangan peneribitan sertipikat di atas laut yang dijadikan PSN PIK 2. “Apalagi Jokowi mengakui sendiri sepanjang proses legal tidak ada masalah,” jelas Nicho.
Beberapa sumber menyebutkan adanya perubahan regulasi yang mempercepat proses penerbitan sertifikat lahan di daerah pesisir yang terkait dengan proyek pagar laut. Hal ini menimbulkan dugaan adanya intervensi politik untuk mempercepat legalitas proyek tersebut.
“Beberapa nama pengusaha yang disebut-sebut mendapat keuntungan dari proyek ini memiliki hubungan dekat dengan pemerintahan Jokowi. Hal ini semakin memperkuat spekulasi bahwa ada kepentingan politik dan ekonomi di balik distribusi sertipikat tersebut,” paparnya.
Nicho mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau aparat penegak hukum lainnya dapat membuka penyelidikan resmi terhadap kasus ini. “Kita dorong KPK ataupun aparat penegak hukum lainnya untuk membongkar sertipikat tanah termasuk meminta keterangan Jokowi,” pungkasnya.
