Bos PT Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan makin terpojok setelah dua ormas Islam besar NU dan Muhammadiyah menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Demikian dikatakan aktivis ARM Menuk Wulandari dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com, Senin (13/1/2025). Kedua organisasi ini menyoroti potensi kerusakan lingkungan akibat reklamasi yang dapat merusak ekosistem laut dan memperburuk risiko banjir di kawasan Jakarta dan sekitarnya.
NU dan Muhammadiyah juga menyoroti dampak sosial, termasuk hilangnya mata pencaharian nelayan dan potensi terpinggirkannya masyarakat lokal. Mereka menekankan pentingnya menjaga keadilan sosial dalam setiap proyek pembangunan. “Dalam pandangan mereka, proyek yang mengorbankan lingkungan dan masyarakat tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan yang diajarkan dalam agama,” kata Menuk.
Kata Menuk, penolakan dari NU dan Muhammadiyah memperkuat tekanan publik terhadap Agung Sedayu Group dan Aguan secara pribadi. Dengan pengaruh besar yang dimiliki kedua organisasi ini, sikap mereka dapat memengaruhi opini publik dan dukungan politik terhadap proyek ini. Bahkan, pemerintah mungkin perlu mempertimbangkan kembali posisi mereka terkait proyek ini, mengingat sensitivitas politik dan sosial yang terlibat.
“Selain itu, tekanan ini juga mencerminkan semakin kuatnya suara masyarakat sipil dalam mengawasi proyek-proyek besar yang memiliki dampak luas. Isu seperti transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan menjadi semakin penting dalam diskursus publik,” paparnya.
Penolakan NU dan Muhammadiyah terhadap PSN PIK 2 bukan hanya tantangan bagi Agung Sedayu Group dan Aguan, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dalam setiap proyek pembangunan.
“Ke depan, pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan menjadi kunci untuk menyelesaikan konflik ini sekaligus memastikan pembangunan yang adil dan berkelanjutan,” pungkasnya.
