Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengaku proyek pemagaran laut di sekitar kawasan PIK 2 Tangerang, Banten banyak masalah.
Apalagi, kasus pemagaran laut yang membentang sepanjang 30,16 kilometer itu kerap dipersoalkan dan tengah menjadi perbincangan saat ini.
“Kami juga mendapatkan laporan-laporan dari masyarakat, di wilayah proyek PIK 2 itu ada banyak keluhan-keluhan dan sebagian juga merupakan masalah-masalah hukum,” ujar Gus Yahya di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2025).
“Karena kita melihat dari apa yang sudah dikerjakan selama ini, menurut laporan masyarakat memang ada berbagai masalah,” sambungnya.
Menurutnya, proyek swasta yang diambil alih menjadi Proyek Strategi Nasional (PSN) itu berdampak langsung ke masyarakat luas dan merugikan warga setempat. Dengan begitu, Gus Yahya mendorong kajian lebih lanjut soal pembangunan proyek PIK 2 tersebut.
“Saya kira ini perlu mendapatkan kajian lebih dalam tentang, pertama bagaimana proyeksi ke depan atau visi dari proyek ini dan kedua bagaimana ini dikelola selama ini,” tuturnya.
Gus Yahya menekankan masalah itu harus dirinci dan tidak diabaikan begitu saja. Sebab, hal ini juga meliputi hak-hak hukum dari masyarakat pesisir pantai tersebut.
“Yang ini harus dilihat dengan lebih dalam, supaya tidak ada tindakan-tindakan yang mencederai hak-hak masyarakat,” ujar Gus Yahya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menekankan, kasus pemagaran laut yang membentang sepanjang 30,16 kilometer di pesisir laut kawasan PIK 2 Kabupaten Tangerang, Banten menjadi hal yang sangat penting untuk segera diselesaikan. Pimpinan DPR maupun pemerintah seharusnya bisa segera memanggil Agung Sedayu Group, yang disebut-sebut dalang di balik kasus ini.
“Menurut saya, kalau zaman saya jadi pimpinan DPR, pimpinan Komisi IV, kalau ada hal-hal yang urgen begini, kita bisa melakukan kunjungan, minta izin pimpinan DPR,” ujar Firman kepada Inilah.com, Senin (13/1/2025).
Politikus Partai Golkar ini mengaku heran karena pengusutan kasus yang merugikan masyarakat setempat itu lamban.
“Masalah ini penting. Tetapi ini enggak tahu, pimpinannya kok tidak ada satu pun yang inisiatif,” katanya.
