Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H, Advokat, [Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat (TA-MOR-PTR)]
Suara lantang penentangan terhadap proyek PIK-2 milik Aguan dan Anthony Salim sudah membahana di seantero negeri. Rakyat Banten, sudah kompak menyuarakan penolakan. Sejumlah diskusi, pernyataan sikap, demonstrasi, audiensi hingga musyawarah masal telah digelar. Semua rakyat Banten sepakat menolak Proyek PIK-2.
Tapi anehnya Partai Politik, Anggota DPR, yang notabene adalah Wakil Rakyat dan penyambung lidah rakyat masih bungkam. Baru politisi Golkar yang bersikap.
Yang pertama, Anggota DPRD Provinsi Banten Muhsinin, yang menyuarakan penolakan terhadap pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Penulis yang ikut audiensi demo masyarakat Banten yang diselenggarakan oleh Front Persaudaraan Islam (FPI) Banten beberapa waktu lalu, mendengar langsung pernyataan politisi Golkar dari Banten itu.
Berikutnya, Politisi Golkar yang menjadi Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo. Firman mengkritik pejabat yang memiliki otoritas dengan lantang mengatakan bahwa proyek pembangunan PIK 2 sudah tidak ada masalah dan sudah ditandatangani izinnya, namun tiba-tiba mencuat pernyataan dari Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid yang menyampaikan bahwa proyek PSN PIK 2 bermasalah karena melanggar tata ruang.
Firman mengaku heran terhadap pejabat yang begitu mudah mengatakan tidak ada masalah dan kemudian dianulir lagi oleh pemerintahannya sendiri yang menyatakan proyek PSN PIK masih ada masalah sehingga harus ditinjau kembali.
“Saya sudah menyampaikan sedari awal, bahwa sejak di era Pak Harto reklamasi serta pembangunan kawasan PIK itu memang telah dinyatakan bermasalah melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan pemerintah orde baru, maka saat itu ditolak dan dibatalkan,” ujar Firman Soebagyo, pada Kamis (02/01/2025).
Lalu, kemana suara PDI-P? Sampai hari ini, tidak ada satupun politisi PDI-P yang bersuara, menentang proyek PIK-2. Atau, jangan-jangan sejumlah kader PDI-P ikut kecipratan duit AGUAN, sehingga bungkam?
Selama ini, PDI-P hanya keras terhadap KPK dan Jokowi, terkait penetapan status tersangka Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto. PDI-P keras membela Sekjennya, tapi tak bersikap atas derita yang dialami wong cilik di Banten.
Begitu juga GERINDA, representasi partai penguasa. Tak ada satupun politisi Gerindra yang bersuara membela rakyat Banten. Presiden Prabowo Subianto yang notabene Ketum Partai Gerindra, hingga saat ini juga belum bersikap.
PAN, PKB, PKS, selaku partai Islam atau setidaknya berbasis masa Islam juga belum bersuara. Padahal, proyek PIK-2 berpotensi menggusur peradaban Islam Banten, diganti dengan budaya sekuler dan hedonis ala Singapore.
Partai Demokrat dan NasDem juga sama. Kompak mengambil mode diam.
Semua itu membuktikan, bahwa seluruh kampanye politik saat Pemilu yang mereka sampaikan hanyalah omon-omon. Semestinya, jika mereka peduli dan berjuang untuk rakyat, hari ini mereka bersuara membela rakyat Banten.
Bukan hanya bersuara, mereka bisa mengunakan kekuasaan mereka di legislatif, untuk menekan agar eksekutif segera membatalkan status PSN PIK-2 sekaligus menghentikan proyek PIK-2 milik AGUAN dan Anthony Salim yang merugikan masyarakat Banten. [].
