Rencana muktamar Jam’iyyah Ahlith Thariqah al-Mu’tabarah an-Nahdliyyah (Jatman) Luthfi Bin Yahya ilegal dan polisi harus membubarkannya.
Demikian Koordinator Forum Pembela Ulama Nusantara (FPUN) Choirunnas Ilyasa dalam pernyataan kepada wartawan, Senin (23/12/2024). “Jatman sudah melakukan Kongres di Solo KH Achmad Chalwani terpilih Rais ‘Ali dan Prof KH Ali Masykur Musa sebagai Mudir ‘Ali Idaroh Aliyyah,” ungkapnya.
Kata Choirunnas, Luthfi Bin Yahya ingin memisahkan Jatman dari NU. “Luthfi Yahya tidak melaksanakan Kongres Jatman saat kepengurusannya sudah selesai,” ungkapnya.
Choirunnas mengatakan, PBNU sudah sangat tepat memfasilitasi Kongres Jatman. “Sudah ada mediator tetapi pihak Luthfi Bin Yahya tidak datang. Luthfi Bin Yahya melanggar secara organisasi Jatman,” tegasnya.
Mudir ‘Aali Jatman periode 2024-2029 Prof Dr Ali Masykur menjelaskan, bahwa, pihaknya akan mengikuti kebijakan PBNU. Karena Jatman sebagai badan otonom NU, harus berada di bawah PBNU.
“Ada dua hal yang harus menjadi pertimbangan. Pertama, adalah soal legalitas. Kedua adalah soal fatsoen atau etika. Sebagai Badan Otonom (NU) maka, yang bisa mengesahkan adalah PBNU. Legalitas Banom itu berada di PBNU,” tegasnya menjawab wartawan MetroTv.
Prof Ali juga menjelaskan soal Kongres ke-13 Jatman di Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Bahwa Kongres itu yang mengadakan PBNU. Tentu, PBNU tidak ujuk-ujuk, ini telah melalui proses panjang, klarifikasi atau tabayun. “Sekedar tahu, ada 95% Idaroh Wustho yang mengikuti Kongres Jatman oleh PBNU ini. Kalau Idaroh Syu’biyah hampir 100% hadir,” tegasnya.
Selain itu, ada izin kongres yang dikeluarkan pihak keamanan. “Kami berterima kasih kepada pihak TNI Polri yang mengambil peran untuk menjaga keamanan Kongres ke-13 ini. Terkhusus mereka yang mengembil peran sebagai paduan suara. Seperti juga keluarga besar TNI Kodam IV/Diponegoro,” tegasnya.
Kedua, jelasnya, tentu tidak lepas dari etika atau fatsoen berorganisasi. “Ini penting karena legalitas itu merupakan legitimasi etik. Sekedar tahu, Kongres ke-13 Jatman di Donohudan yang hadir mendekati sempurna. Idaroh Syu’biyah mendekati 100%. Begitu juga kehadiran para mursyid besar. Jadi, secara etika, Kongres ke-13 di Donuhudan, yang digelar PBNU, itulah sah,” katanya.
