Rencana Kenaikan PPN 12 % mulai 1 Januari 2025 yang hanya dikenakan kepada barang mewah seperti mobil mewah, rumah mewah dan apartemen mewah, yang berarti tidak jadi dikenakan kepada barang yang menyasar kepada barang barang yg di konsumsi masyarakat bawah dan menengah. Sebagaimana disampaikan Wakil Ketua DPR Dasco dan tim DPR di Istana negara Jumat (6/12/2024).
“Ini menunjukkan respon positip Pemerintahan Prabowo dan DPR terhadap keberatan masyarakat kelas bawah dan menengah. Kalau untuk barang mewah, jangankan 12%, kenakan saja PPN bertingkat antara 20% hingga 40% juga tidak akan masalah. Karena seluruh konsumennya adalah kalangan kaya-raya dan kelompok The New Crazy Rich,” kata Ketua Umum DPP APIB ( Aliansi Profesional Indonesia Bangkit ) Erick Sitompul kepada media.
Diketahui, DPP APIB bersama berbagai asosiasi, ormas dan lapisan masyarakat bereaksi cukup keras meminta pembatalan atau penangguhan atas rencana kenaikan PPN 12 % secara merata terhadap semua kalangan termasuk kelas menengah dan kelas bawah, yang di rancang di era Jokowi itu akan dinaikkan di era Pemerintahan Prabowo di awal 2025.
Kebijakan Pemerintah dan DPR merespon dengan baik aspirasi masyarakat luas dengan mengeluarkan solusi PPN 12% hanya terhadap barang mewah patut di apresiasi. Pemerintahan Prabowo dan DPR saat ini ternyata lebih memiliki sensitivitas terhadap kondisi rakyat bawah dan menengah yang begitu susah saat ini. Ini menunjukkan karakter kenegarawanan Prabowo yang berbeda, jauh dan lebih wisdom dibanding Pemerintahan 10 tahun Jokowi, kata Erick.
Erick juga memuji DPR yang meminta Pemerintah Prabowo menurunkan nilai PPN atas bahan pokok terkait kebutuhan rakyat bawah. Kita ketahui, bahan pokok itu seperti Beras, Kedele, Minyak Goreng, Tepung beras, tepung terigu , pertamax dan lainnya itu memang perlu diturunkan secara bertahap paling tidak hingga 2-3 tahun ke depan hingga daya beli masyarakat bawah dan menengah kembali membaik 3 tahun kedepan.
Daya beli masyarakat akan menjadi normal kembali apabila lapangan kerja tersedia luas, pengangguran jauh berkurang dan PHK massal terutama industri tekstil dapat di stop. Semua itu akan tercapai apabila pertumbuhan ekonomi di 5 tahun pemerintahan Prabowo dapat mencapai angka diatas 8-9 %.
Erick melihat lebih optimis pemerintahan baru ini bisa menjangkau hal itu. Dengan melihat perjalanan perdana Presiden Prabowo ke beberapa negara. Dari Inggris saja membawa investasi senilai 8, 5 milyar USD setara 135 Trilyun dan juga dari UEA 4 milyar USD. Saya yakin akan semakin banyak investor asing yang masuk dan berinvestasi di Indonesia.
Namun kata Erick, hal yang paling penting pemerintahan kedepan adalah bagaimana mampu menggerakkan bukan hanya investor asing tetapi juga mendorong investor dalam negeri untuk membuka usaha padat modal dan padat karya dengan memberi regulasi dan bisnis yang menguntungkan, menurunkan interest perbankan yang terjangkau oleh pelaku usaha dalam negeri dan bisa menghilangkan fraud dalam hal perizinan dan sistem perpajakan.
Erick juga menyarankan, kebijakan pemerintahan terhadap investor luar dan dalam negeri kedepan sebaiknya di arahkan pada investasi pada berbagai sektor Industri Hilir pada puluhan jenis Agro industri berbasis CPO, Industri Farmasi , Industri Herbal, Industri Kecantikan, berbagai industri Aneka Pangan. Demikian juga Usaha besar peternakan dan rakyat, Industri susu dan coklat, industri gula tebu dan gula aren. Industri hilir kelautan ikan- udang dan rumput Laut. Semua industri hilir ini kebutuhan bahan baku hulu nya berasal dari komoditi yang sustainable dan sangat berlimpah di negara kita. Demikian juga pembangunan industri digital dan pariwisata harus di kembangkan lagi, kata Erick.
Industri di banyak sektor ini juga mampu menyerap jutaan tenaga kerja dan dapat mendorong berkembang dan melibatkan jutaan pelaku koperasi dan UMKM sebagai Multy Fliyer Effect Economi industri hilir tersebut diatas. Sektor sektor ini juga mampu memberi peluang sumber pajak dan non pajak yang sangat besar buat negara dan memberi peluang luas menumbuhkan ratusan ribu interpreuner muda dari kalangan milenial dan Gen Z anak bangsa kita, tambah Erick lagi.
Kalau saya boleh saran ke Pemerintah, kata Erick, sebaiknya dunia usaha di negara kita jangan terus menerus diprioritaskan kepada industri yang mengeksploitasi ketersediaan Sumber Daya Energi pada komoditas yang akan cepat habis seperti batubara, nikel , bauksit, tembaga termasuk minyak dan Gas bumi.
Sektor ini harus dipersempit izinnya untuk ketersediaan Ketahanan Energi jangka panjang negara besar seperti Indonesia, karena sumber Energi baru terbarukan kita masih terus dalam proses pencarian bentuk program dan keunggulan potensinya, tambah Erick lagi.
