Bahwa Beberapa warga lokal yang tinggal di sekitar kawasan pengembangan PIK2 mengklaim bahwa mereka dipaksa menjual tanah mereka dengan harga ganti rugi yang Rendah, atau bahwa tanah mereka diambil alih tanpa kompensasi yang memadai.
Bahwa Konflik terkait pembebasan lahan sering menjadi sumber ketegangan antara pengembang dan masyarakat setempat. Ada laporan bahwa beberapa warga yang tinggal di sekitar proyek ini terpaksa pindah karena tanah mereka dibebaskan untuk pembangunan.
Protes dari warga terkait penggusuran paksa ini telah terjadi beberapa kali, terutama terkait
ketidakpuasan terhadap proses dan kompensasi.
Bahwa selain masalah lingkungan, beberapa aktivis sosial juga mengkritik PIK2 dari perspektif keadilan sosial. Mereka menyoroti bagaimana pembangunan kawasan mewah ini memperlebar kesenjangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin di Jakarta.
Bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) proyek ini tidak dilakukan dengan transparan atau komprehensif, dibuat dengan tidak memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
Bahwa proyek sebesar PIK2 tidak melibatkan masyarakat secara memadai dalam proses perencanaannya. Keputusan terkait pembangunan proyek ini diambil tanpa mempertimbangkan pendapat atau aspirasi masyarakat sekitar, terutama yang terdampak langsung.
Secara umum, protes ini berpusat pada ketimpangan sosial dan ekonomi yang muncul dari pembangunan PIK2, di mana keuntungan finansial lebih banyak dinikmati oleh kalangan tertentu, sedangkan masyarakat lokal justru semakin terpinggirkan.
Melalui Kajian tersebut kami Forum Tanah Air (FTA) merupakan komunitas Diaspora dari 22 negara di dunia beserta para akrivis yang tergabung pada FTA menyatakan agar;
1. Menolak PIK2 proyek swasta yang hanya mengejar keuntungan swasta di jadikan Proyek Strategis Nasional dengan mengorbankan go kepentingan rakyat.
2. Agar Menko Perekonomian segera mencabut permenko tentang PSN tersebut.
3. Menyerukan agar masyarakat terdampak PIK2 tetap bertahan untuk membela hak mereka.
4. Meminta semua perangkat baik desa, kecamatan, kabupaten yang terkait dengan proyek PIK2 serta aparat kepolisian dan tentara tidak berpihak untuk kepentingan konglomerat.
5. Terutama pihak Kepolisian tidak melakukan intimidasi dan kriminalisasi terhadap para aktivis LSM, Nelayan, Masyarakat terdampak termasuk Tokoh Nasional M. Said Didu yang sedang berjuang membela masyarakat terdampak PIK2.
Jakarta, 16 Nopember 2024
Forum Tanah Air
● Ketua Umum FTA
Tata Kesantra.
● Ketua Harian FTA
Donny Handricahyono.
● Sekjen FTA
Ida N. Kusdianti.
