Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) membahayakan kedaulatan Bangsa Indonesia. Proyek ini diduga memunculkan negara dalam negara.
“Keberadaan proyek seperti PIK 2 di wilayah pesisir memunculkan kekhawatiran terkait kedaulatan negara,” kata aktivis ARM Menuk Wulandari kepada redaksi www.suaranasional.com, Rabu (13/11/2024).
Wilayah pesisir dan laut memiliki fungsi strategis dalam pertahanan negara, dan perubahan tata guna lahan serta masuknya investasi asing di kawasan PIK 2 meningkatkan risiko dominasi pihak asing.
“Mengingat bahwa wilayah pesisir adalah garis depan pertahanan negara, setiap pembangunan yang tidak mempertimbangkan aspek keamanan dapat melemahkan kemampuan Indonesia dalam mengontrol dan melindungi wilayah lautnya,” tegasnya.
Kata Menuk, lawasan PIK 2 bisa dimanfaatkan oleh pihak luar sebagai pintu masuk pengaruh ekonomi atau politik asing, terutama mengingat skala besar investasi yang digelontorkan.
“Kehadiran pengusaha dan pihak asing dalam jumlah besar di kawasan ini bisa memicu masalah kedaulatan jika akses, pengawasan, dan kontrol terhadap wilayah ini tidak diperketat oleh pemerintah,” tegasnya
Proyek ini berpotensi menciptakan masalah besar, baik dalam aspek lingkungan, sosial, maupun kedaulatan. Penting bagi pemerintah untuk terus mengevaluasi proyek-proyek PSN semacam ini agar tidak mengorbankan kepentingan jangka panjang bangsa Indonesia demi keuntungan ekonomi sesaat.
“Dalam konteks kedaulatan, PIK 2 adalah pengingat bagi Indonesia tentang pentingnya pengendalian terhadap wilayah strategis. Ketika pembangunan dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek kedaulatan, maka risiko dominasi dan ketergantungan terhadap pihak asing akan semakin besar. Oleh karena itu, mengamankan kepentingan bangsa di tengah ambisi pembangunan infrastruktur adalah kunci dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan keutuhan bangsa,” pungkasnya.
