Jadi Wakil Ketua Komisi XII, Putri Zulhas Dukung Ketahanan Energi

Putri Zulkifli Hasan (Zulhas) yang baru ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi XII DPR RI berkomitmen mendukung penuh target swasembada energi yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

Ini disampaikan Putri Zulhas usai penetapan pimpinan Komisi XII DPR RI dalam Rapat Komisi XII DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

“Saya merasa terhormat dan siap mengemban amanah ini. Bersama dengan mitra kerja Komisi XII, kami akan bekerja maksimal untuk mengawal program swasembada energi yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto,” kata Putri Zulhas dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, 5 November 2024.

Dia menegaskan komitmennya untuk mendorong berbagai inisiatif yang mendukung ketahanan energi nasional dan pelestarian lingkungan hidup sejalan dengan visi besar pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir yang menghadiri rapat penetapan pimpinan Komisi XII DPR RI itu mengatakan bahwa komisi tersebut sudah dapat mulai bekerja usai daftar pimpinannya disepakati hari ini.

“Hari ini sudah mulai jalan, mungkin besok sudah panggil-panggil mitra kerja,” kata Adies.

Dia lantas menuturkan nama-nama yang masuk daftar pimpinan Komisi XII DPR RI. Ketua Komisi XII DPR RI dijabat oleh Bambang Pattijaya, dan empat wakil Komisi XII DPR RI lainnya yaitu Dony Maryadi Oekon, Bambang Haryadi, Sugeng Suparwoto, dan Putri Zulhas.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa pimpinan 11 komisi di DPR RI yang terdiri dari ketua dan wakil ketua sudah ditetapkan setelah komposisi pimpinan komisi disetujui dalam Rapat Paripurna.

Namun saat itu, pimpinan komisi yang ditetapkan baru dari Komisi I DPR RI hingga Komisi XI DPR RI, sedangkan pimpinan Komisi XII DPR RI dan Komisi XIII DPR RI menyusul untuk ditetapkan.

Komisi XII DPR RI membidangi sektor energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, serta investasi dan hilirisasi.

Mitra kerja Komisi XII DPR RI meliputi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News