Presiden Prabowo Subianto harus segera mengganti Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang membuat kegaduhan di masyarakat dengan meminta anggaran Rp20 triliun.
“Saya baca respon di medsos warganet meminta Prabowo mengganti Pigai. Prabowo tentunya akan merespon tuntutan dari warganet,” kata aktivis politik Rahman Simatupang kepada redaksi www.suaranasional.com, Kamis (24/10/2024).
Menurut Rahman, cara komunikasi Pigai juga buruk dan masih belum menyesuaikan sebagai seorang menteri. “Prabowo dalam sidang kabinet langsung mengingatkan para menteri yang tidak membela rakyat akan segera diganti,” tegas Rahman.
Kata Rahman, Pigai harusnya menata birokrasi terlebih dulu di Kementerian HAM. “Kementerian HAM baru perlu organisasi baru juga termasuk penempatan eselon 1, 2, 3 dan staf lainnya,” ungkap Rahman.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menginginkan anggaran Rp 20 triliun untuk kementeriannya. Saat ini, kata Pigai, Kementerian HAM hanya mendapatkan anggaran Rp 64 miliar.
Pigai menilai kementeriannya, yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto, membutuhkan dana Rp 20 triliun untuk bisa membangun HAM di Indonesia. “Saya maunya anggaran itu di atas Rp 20 triliun, tapi itu kan kalau negara itu ada kemampuan,” kata Pigai saat mengunjungi kantor barunya di Gedung Direktorat Jenderal HAM, Jakarta pada Senin, 21 Oktober 2024.
Menurut Pigai, Prabowo memiliki alasan tertentu dalam menjadikan sebuah kementerian sendiri untuk sektor HAM. “Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin,” ucap Pigai.
Maka dari itu, Natalius Pigai meminta tim transisi pemerintahan untuk merombak anggaran yang dialokasikan ke Kementerian HAM. Jika tidak, Pigai menilai visi Prabowo dalam bidang HAM tak akan terwujud. “Tidak tersampaikan kinerja visi misi Presiden RI Prabowo Subianto,” ujar mantan Komisioner Komnas HAM itu.
Pigai juga sempat membahas anggaran kementerian lain, khususnya yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Diketahui, Kementerian HAM berada di bawah kementerian koordinator tersebut bersama dua kementerian lainnya, yaitu Kementerian Hukum dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Natalius Pigai menyampaikan anggaran Kementerian Hukum yang dipimpin Supratman Andi Agtas mendapatkan pagu anggaran Rp 7,2 triliun. Sementara itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di bawah Agus Andrianto memiliki pagu Rp 13,3 triliun.
Pigai mengklaim telah membicarakan anggaran yang dibutuhkan Kementerian HAM dengan kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta menteri keuangan. “Saya sudah bicara langsung dengan Kepala Bappenas dan saya sudah bicara Menteri Keuangan bahwa kami akan membangun pembangunan HAM, baik fisik dan non fisik,” kata menteri HAM itu.
