Catatan Kritis Kurikulum Merdeka dan Solusinya

Oleh: Rokhmat Widodo, Guru SMK Luqmanul Hakim Kudus

Kurikulum Merdeka merupakan langkah strategis yang diambil oleh Kemendikbudristek di era Nadiem Makarim dalam upaya menciptakan sistem pendidikan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Meskipun memiliki banyak keunggulan, penerapan Kurikulum Merdeka juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu dicermati secara kritis. Penulis sebagai guru mengidentifikasi beberapa catatan kritis mengenai Kurikulum Merdeka serta memberikan solusi yang konstruktif.

Salah satu catatan kritis yang perlu diperhatikan adalah kesiapan sumber daya manusia, baik di tingkat guru maupun pengelola pendidikan. Meskipun Kurikulum Merdeka menawarkan pendekatan yang lebih otonom dalam proses belajar mengajar, tidak semua guru memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep otonomi tersebut.

Banyak di antara mereka yang masih terjebak dalam pola pikir tradisional yang menekankan pada pengajaran yang satu arah dan formal. Kesiapan guru untuk beradaptasi dengan kurikulum baru ini sangat penting agar implementasi Kurikulum Merdeka dapat berjalan dengan baik.

Selain itu, pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru harus menjadi prioritas. Kementerian Pendidikan perlu menyediakan program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. Program-program ini seharusnya tidak hanya bersifat teori, tetapi juga praktik nyata di lapangan, sehingga guru dapat merasakan langsung dampak dari perubahan kurikulum ini.

Selanjutnya, perhatian juga harus diberikan kepada kurikulum yang terlalu banyak menekankan pada aspek kebebasan. Kebebasan yang dimaksud dalam Kurikulum Merdeka bukan berarti tanpa batas. Tanpa pengawasan dan pedoman yang jelas, kebebasan ini dapat mengarah pada ketidakteraturan dalam proses pembelajaran.

Oleh karena itu, penting untuk merumuskan standar yang jelas dan terukur agar tujuan pendidikan tetap tercapai. Pengawasan yang ketat dari pihak pengelola pendidikan, seperti Dinas Pendidikan, diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka tidak menyimpang dari arah yang diinginkan.

Aspek lain yang perlu dicermati adalah perbedaan yang signifikan dalam akses pendidikan di berbagai daerah. Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman, baik dalam hal budaya, ekonomi, maupun geografis. Hal ini dapat mempengaruhi implementasi Kurikulum Merdeka, terutama di daerah-daerah terpencil yang mungkin tidak memiliki fasilitas pendidikan yang memadai.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus memastikan bahwa semua daerah, terutama yang kurang beruntung, mendapatkan dukungan yang cukup dalam bentuk sumber daya, pelatihan, dan infrastruktur pendidikan. Dengan memastikan pemerataan akses pendidikan, Kurikulum Merdeka dapat lebih efektif dalam menciptakan kesetaraan kesempatan belajar bagi seluruh siswa di Indonesia.

Di samping itu, kolaborasi antara sekolah dan orang tua siswa juga sangat penting dalam penerapan Kurikulum Merdeka. Orang tua harus dilibatkan dalam proses pembelajaran anak, sehingga mereka dapat memahami perubahan yang terjadi dalam kurikulum dan cara terbaik untuk mendukung pembelajaran di rumah. Sekolah perlu mengadakan sosialisasi yang intensif kepada orang tua mengenai tujuan dan manfaat dari Kurikulum Merdeka.

Selain itu, program-program yang melibatkan orang tua dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah juga perlu dikembangkan untuk memperkuat sinergi antara sekolah dan rumah.

Kurikulum Merdeka juga mengedepankan pembelajaran berbasis proyek, yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas siswa. Namun, penerapan metode ini memerlukan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit. Banyak guru yang masih belum terbiasa dengan metode pembelajaran berbasis proyek dan sering kali menghadapi kesulitan dalam merancang proyek yang sesuai dengan kurikulum.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyediakan modul-modul pembelajaran berbasis proyek yang siap pakai, serta contoh-contoh nyata agar guru dapat lebih mudah menerapkannya dalam kelas.

Satu lagi catatan kritis yang tidak boleh diabaikan adalah evaluasi pembelajaran. Kurikulum Merdeka mengedepankan asesmen yang lebih beragam dan holistik. Namun, evaluasi yang tidak tepat dapat berujung pada kesimpulan yang keliru mengenai kemajuan siswa.

Oleh karena itu, penting untuk merumuskan sistem evaluasi yang jelas dan terstandarisasi, sehingga dapat mengukur berbagai aspek perkembangan siswa secara akurat. Selain itu, penyediaan platform digital untuk pelaksanaan evaluasi juga perlu dipertimbangkan, agar siswa dan guru dapat melakukan asesmen dengan lebih efisien.

Dalam rangka mengatasi berbagai tantangan di atas, perlu ada komitmen bersama dari semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan, mulai dari pemerintah, pengelola pendidikan, guru, dan orang tua siswa.

Keterlibatan aktif dan sinergi antar semua pemangku kepentingan akan sangat menentukan keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka. Selain itu, penting untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kurikulum ini, agar dapat mengidentifikasi masalah yang muncul dan mencari solusi yang tepat dan cepat.

Dengan demikian, meskipun Kurikulum Merdeka memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, tantangan yang dihadapi tidaklah sedikit. Melalui pendekatan yang holistik, partisipatif, dan berkelanjutan, kita dapat bersama-sama menjadikan Kurikulum Merdeka sebagai alat yang efektif dalam mencetak generasi muda yang kreatif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News