Oleh: Rokhmat Widodo, Pengamat politik dan Kader Muhammadiyah Kudus
Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mendasarkan kekuasaan pada suara rakyat dan penegakan hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, demokrasi telah mengalami berbagai fase perkembangan yang mencerminkan dinamika politik, sosial, dan ekonomi masyarakat. Dengan terpilihnya Prabowo Subianto sebagai pemimpin, terdapat kekhawatiran dan harapan bersamaan mengenai masa depan demokrasi di tanah air.
Prabowo Subianto, sebagai figur yang memiliki latar belakang militer dan pernah terlibat dalam sejumlah kontroversi, membawa serta sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan demokrasi.
Yang perlu dicermati adalah kecenderungan sentralisasi kekuasaan. Dalam banyak kasus, pemerintah yang dipimpin oleh tokoh militer cenderung memperkuat posisi eksekutif dan mengurangi peran lembaga-lembaga demokratis lainnya. Hal ini berpotensi mengikis check and balance yang menjadi fondasi demokrasi.
Lebih jauh lagi, dalam era pemerintahan Prabowo, isu kebebasan pers dan hak asasi manusia sering kali menjadi sorotan. Kebebasan pers merupakan elemen vital dalam demokrasi, karena media berfungsi sebagai pengawas kebijakan publik dan penyampai informasi kepada masyarakat.
Namun, jika kebebasan ini dibatasi, maka publik akan kehilangan akses terhadap informasi yang objektif dan akurat. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat sipil untuk tetap kritis dan menjaga independensi media dari intervensi pemerintah.
Selain itu, dinamika politik di era Prabowo juga menimbulkan pertanyaan mengenai peran partai politik dan keberagaman suara dalam pengambilan keputusan.
Dalam sistem demokrasi yang sehat, partai politik berfungsi sebagai representasi dari berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat. Namun, jika partai-partai politik cenderung homogen dan mendukung kebijakan pemerintah tanpa adanya kritik konstruktif, maka suara rakyat akan tereduksi. Ini juga berpotensi menciptakan ekosistem politik yang tidak sehat, di mana dissenting voices diabaikan atau bahkan ditekan.
Tantangan lain yang dihadapi demokrasi di era pemerintahan Prabowo adalah isu polarisasi sosial. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, polarisasi dapat memicu ketegangan antar kelompok, baik berdasarkan ras, agama, maupun ideologi politik.
Pemerintahan yang efektif harus mampu menanggulangi perpecahan ini dengan mengedepankan dialog dan rekonsiliasi. Pembangunan nasional seharusnya tidak hanya mengedepankan pencapaian ekonomi, tetapi juga menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.
Program-program pemerintahan Prabowo yang memfokuskan pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga memberikan peluang untuk memperkuat demokrasi.
Namun, tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas, program-program tersebut bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan publik. Partisipasi aktif warga negara dalam proses demokrasi akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat.
Salah satu aspek penting dari demokrasi adalah pemilihan umum yang bebas dan adil. Pemilu merupakan momen di mana rakyat dapat mengekspresikan suara mereka dan menentukan arah kebijakan pemerintah.
Dalam konteks ini, tantangan bagi pemerintahan Prabowo adalah menjaga integritas dan independensi lembaga penyelenggara pemilu. Kecurangan, intimidasi, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pemilu harus diantisipasi untuk memastikan bahwa suara rakyat dihargai dan dihitung dengan adil.
Di sisi lain, era digital yang ditandai dengan perkembangan teknologi komunikasi juga memberikan tantangan dan peluang bagi demokrasi. Di satu sisi, media sosial dapat berfungsi sebagai platform untuk memperjuangkan hak dan kebebasan berpendapat. Namun, di sisi lain, penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks dapat merusak tatanan demokrasi. Pemerintah perlu berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi informasi yang benar dan membangun literasi digital di kalangan masyarakat.
Perjuangan mempertahankan demokrasi di era pemerintahan Prabowo bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan individu perlu aktif berkontribusi dalam menjaga demokrasi. Melalui pendidikan politik yang baik, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka, serta berpartisipasi secara aktif dalam proses-proses demokratis.
Kesimpulannya, nasib demokrasi di era pemerintahan Prabowo akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah menjalankan mandatnya dan bagaimana masyarakat merespons dinamika yang ada. Keterlibatan aktif masyarakat, pengawasan yang ketat terhadap kebijakan publik, serta menjaga kebebasan pers dan hak asasi manusia merupakan hal-hal yang sangat penting. Jika semua elemen ini dapat bersinergi, maka demokrasi di Indonesia tidak hanya akan bertahan, tetapi juga berkembang menuju sistem yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Sebaliknya, jika diabaikan, potensi regresi demokrasi akan semakin mengancam masa depan negara. Dengan demikian, pilihan ada di tangan kita sebagai warga negara untuk terus memperjuangkan dan mempertahankan nilai-nilai demokrasi demi kebaikan bersama.
