Prabowo Subianto merasa nyaman dengan memilih menteri dari anggota kabinet sebelumnya. Pilihan Prabowo ini didasarkan profesionalisme dan kinerja selama menjadi anggota kabinet Jokowi.
Demikian dikatakan Ketua Umum PPJNA 98 Anto Kusumayuda dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com, Selasa (15/10/2024). “Prabowo menginginkan pembangunan yang berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas 2045,” paparnya.
Kata Anto, para menteri yang dipilih Prabowo memiliki catatan baik baik di pemerintahan maupun perusahaan. “Mereka yang dipilih Prabowo menjadi menteri merupakan putra putri terbaik bangsa,” ungkap Anto.
Anto mengatakan, Prabowo menegaskan bahwa meskipun ia menghargai masukan dari berbagai pihak, termasuk dari Jokowi, keputusan akhir terkait komposisi kabinet adalah otoritas penuh dirinya.
“Prabowo ingin membentuk kabinet yang mencerminkan visi dan prioritasnya sendiri, termasuk memperkuat sektor pertahanan, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur, yang selama ini menjadi isu utama dalam kampanye politiknya,” ungkapnya.
Prabowo secara konsisten menyoroti pentingnya persatuan sebagai kunci untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia. Dalam konteks politik, ia berulang kali menyatakan bahwa Indonesia harus menghindari polarisasi dan konflik yang dapat memecah belah bangsa, seperti yang terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya.
“Prabowo memahami bahwa keberagaman etnis, agama, dan budaya di Indonesia bisa menjadi kekuatan jika dikelola dengan baik, tetapi bisa menjadi sumber perpecahan jika tidak dijaga dengan bijak,” ungkap Anto.
Kata Anto, mantan Danjen Kopassus itu menggarisbawahi bahwa pemerintahannya akan fokus pada menciptakan harmoni sosial dan menjaga hubungan yang baik antar kelompok. Ia berkomitmen untuk menjadi pemimpin bagi semua, bukan hanya kelompok atau golongan tertentu. Prabowo mengajak semua elemen bangsa untuk bersatu demi masa depan Indonesia yang lebih baik, menolak segala bentuk politik identitas yang memecah belah, dan mendukung nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi pemersatu.
Ia juga menegaskan pentingnya keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam pembangunan, termasuk masyarakat adat dan komunitas lokal. Menurut Prabowo, persatuan nasional harus mencakup setiap orang di Indonesia tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau status sosial.
Selain persatuan, Prabowo memiliki fokus kuat pada kesejahteraan rakyat sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya. Baginya, pembangunan ekonomi harus berpihak pada rakyat kecil, dan kebijakan-kebijakan pemerintah perlu memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi, bukan hanya segelintir elit.
Prabowo sering mengkritik model ekonomi yang ia anggap terlalu berpihak pada investor besar dan asing, sementara rakyat kecil, petani, dan buruh sering kali tertinggal. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, di mana distribusi kekayaan dan peluang kerja lebih merata.
Prabowo berjanji untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah dimulai oleh pemerintahan sebelumnya, tetapi dengan fokus lebih besar pada daerah-daerah yang belum tersentuh. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, merasakan manfaat pembangunan.
“Prabowo ingin memperluas jaminan sosial, seperti program kesehatan dan pendidikan gratis, untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Ia juga berkomitmen untuk memperbaiki kondisi tenaga kerja, terutama bagi buruh, agar mendapatkan upah yang layak dan perlindungan yang lebih baik,” tegasnya.
Prabowo memahami bahwa kesejahteraan rakyat tidak dapat dicapai tanpa adanya persatuan. Pemerintahannya akan berusaha membangun kebijakan yang mencerminkan semangat gotong royong dan keadilan sosial. Ia yakin bahwa persatuan nasional akan memperkuat kemampuan Indonesia untuk menghadapi tantangan global, termasuk krisis ekonomi dan perubahan iklim.
“Prabowo juga menginginkan sebuah pemerintahan yang inklusif, di mana rakyat diberdayakan untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Baginya, kesejahteraan rakyat harus didasarkan pada keadilan sosial, dengan pemerintah sebagai fasilitator yang memberikan akses kepada rakyat untuk meningkatkan taraf hidup mereka sendiri,” pungkas Anto.
