Oleh : Sholihin MS (Pemerhati Sosial dan Politik)
Saatnya Revolusi untuk menegakkan kedaulatan negara dan mengenyahkan para penjajah China dan para politikus busuk pengkhianat bangsa.
Jika rakyat bangkit, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Mari setiap warga negara yang masih cinta NKRI kut ambil bagian dalam perjuangan ini.
Rakyat harus terus bergerak sampai para dalang kekacauan di negeri ini bisa dihancurkan.
Saat ini hukum di Indonesia sudah tidak berlaku lagi. Mulai dari Presiden sudah berani mengangkangi hukum dan konstitusi, DPR sudah berani melanggar konstitusi, TNI-Polri sudah tidak lagi taat hukum dan membela rakyat, semua lembaga negara sudah tidak lagi menjadikan hukum sebagai panglima tapi hanya jadi kepanjangan tangan Jokowi dan oligarki taipan.
Jokowi sebenarnya hanya wayang. Sebenarnya dia itu bodoh, tapi sangat rakus dan ambisius sehingga telah diperalat oleh 9 naga oligarki taipan. Para oligarki taipan ini the real penjajah bangsa dan negara Indonesia, tapi selalu bermain di balik layar. Semua kerusakan negeri ini dalangnya adalah para oligarki taipan. Maka jika ingin memutus rantai segala kekacauan negara sampai ke akar-akarnya, maka para dalang Jokowi harus dihancurkan.
Ada banyak cara mengancurkan para dalang Jokowi ini :
Pertama, boikot semua produk dan usaha mereka
Kedua, Geruduk semua tempat-tempat bisnis mereka
Ketiga, geruduk rumah-rumah mereka
Keempat, Usir para TKA China yang menyamar dan sok berkuasa mengalahkan tenaga kerja lokal
Kelima, Jangan biarkan para oligarki ini mengendalikan kekuasaan di Indonesia
Tanpa menghukum para dalang Jokowi ini, masalah tidak bakal tuntas. Semua lembaga baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif telah dihancurkan dan dibuat bertekuk lutut di bawah kendali mereka.
Saatnya Indonesia merdeka dari penjajahan baru China baik secara kedaulatan negara, ideologi komunis, politik dan kekuasaan, ekonomi, sosial budaya, dan kesatuan bangsa.
Saat ini adalah momentum yang tepat untuk revolusi.
Waspada sandiwara rezim yang sangat licik bagai belut, juga waspada permainan pura-pura DPR yang menunda sementara pengesahan RUU Pilkada karena tekanan para demonstran.
Terus bergerak sampai akar permasalahan bisa dihancurkan.
Bandung, 18 Shafar 1446
