Oleh: Untung Nursetiawan, Pemerhati Sosial Kota Pekalongan
Pelantikan anggota dewan Kota Pekalongan hari ini 14 Agustus 2024 adalah momen penting bagi seluruh warga Kota Pekalongan yang telah mempercayakan harapan kepada para wakilnya di dewan. Namun, sangat memprihatinkan ketika salah satu anggota yang dilantik terindikasi terlibat dalam tindakan yang merugikan puluhan ribu nasabah koperasi yang dikelolanya dengan total kerugian mencapai puluhan milyar rupiah. Indikasi keterlibatan karena yang bersangkutan adalah bendahara aktif yang tentunya sangat mengetahui arus keuangan koperasi tersebut.
Kejadian ini bukan hanya mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, tetapi juga memperlihatkan adanya celah dalam proses seleksi dan verifikasi calon wakil rakyat. Bagaimana mungkin seseorang yang diduga terlibat dalam penipuan besar bisa lolos dan mendapatkan kepercayaan untuk mewakili rakyat?
Rakyat yang menjadi korban penipuan ini pasti merasa sangat kecewa dan marah, karena mereka berharap keadilan bisa ditegakkan. Namun, dengan dilantiknya orang yang terindikasi melakukan kejahatan, harapan mereka akan keadilan menjadi semakin pudar. Situasi ini menuntut tindakan tegas dari pihak berwenang untuk memastikan bahwa lembaga negara tidak boleh dicemari oleh individu-individu yang tidak memiliki integritas.
Kita harus merenungkan kembali pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam setiap tahapan seleksi pejabat publik, agar kejadian seperti ini tidak terulang. Kepercayaan rakyat adalah modal utama dalam demokrasi, dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaganya.
Jika seseorang yang terindikasi menggelapkan uang nasabah masih bisa dilantik sebagai anggota dewan, tentu muncul kekhawatiran yang lebih besar tentang bagaimana nantinya ia akan mengelola uang rakyat.
Uang nasabah yang digelapkan adalah bentuk pelanggaran kepercayaan yang sangat serius. Jika kepercayaan di lingkup koperasi saja diabaikan, bagaimana bisa kita berharap bahwa uang rakyat, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum, akan dikelola dengan baik?
Situasi ini menggambarkan betapa pentingnya integritas dan transparansi dalam setiap aspek kepemimpinan. Kita perlu memastikan bahwa mereka yang diberi kepercayaan untuk mengelola kepentingan publik adalah orang-orang yang benar-benar berkomitmen untuk melayani, bukan untuk mengambil keuntungan pribadi.
Ketika seseorang yang terindikasi kuat melakukan pelanggaran serius seperti penggelapan uang nasabah tetap dilantik sebagai anggota dewan, hal ini bukan hanya mencoreng wajah integritas individu tersebut, tetapi juga mencoreng integritas partai pengusung dan KPU.
Partai pengusung seharusnya menjadi penjaga moralitas dan etika politik, namun dengan tetap mendukung pelantikan ini, mereka justru menunjukkan sikap abai terhadap prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab. Mereka seolah-olah menempatkan kepentingan politik di atas keadilan dan kepentingan rakyat.
Di sisi lain, KPU, yang seharusnya menjadi benteng terakhir dalam menjaga integritas proses demokrasi, tampaknya gagal menjalankan fungsinya dengan maksimal. Ketika seorang calon yang memiliki catatan dugaan pelanggaran hukum tetap dilantik, ini mengindikasikan adanya kelalaian atau bahkan ketidakpedulian terhadap standar etika dan keadilan yang seharusnya ditegakkan.
Kejadian ini mengirimkan pesan buruk kepada publik: bahwa keadilan dan integritas bisa dikompromikan dalam arena politik. Hal ini menimbulkan rasa apatisme dan ketidakpercayaan di kalangan rakyat terhadap sistem yang seharusnya melindungi mereka. Ke depan, partai politik dan KPU harus mengambil pelajaran serius dari kasus ini dan berkomitmen untuk memperbaiki proses seleksi dan verifikasi, demi mengembalikan kepercayaan publik yang sudah tercoreng. Semoga.
