Pansus Haji yang digulirkan PKB dan didukung partai-partai di DPR akan membongkar dugaan jual beli bisa visa haji.
“Kami dukung Pansus Haji. Ini bagian untuk perbaikan haji ke depan,” kata koordinator Kultural NU, Muhammad Ali Ishomuddin dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com, Selasa (6/8/2024).
Menurut Muhammad Ali, KPK ataupun aparat penegak hukum bisa menindaklanjuti hasil Pansus Haji. “Jangan sampai hasil Pansus Haji sia-sia harus ada follow up dari KPK, Kejagung dan Kepolisian,” tegasnya.
PBNU, kata Muhammad Ali harusnya mendukung Pansus Haji bukan menuding macam-macam ke PKB. “Penolakan PBNU terhadap Pansus Haji justru membuat citra buruk elite PBNU,” ungkap Muhammad Ali.
Menurut Muhammad Ali, mayoritas kiai NU di akar rumput mendukung Pansus Haji. “Mereka tidak bersuara tetapi mendukung langkah PKB untuk Pansus Haji,” paparnya.
Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan tidak ada masalah pelaksanaan ibadah haji 2024 yang menjadi alasan cukup untuk pembentukan Pansus Hak Angket Haji oleh DPR.
Yahya meyakini masyarakat pun juga tidak melihat ada permasalahan dalam pelaksanaan ibadah haji kemarin.
“Ya kami melihatnya enggak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini. Dan masyarakat saya juga bisa melihat lagi,” ujar Yahya dalam jumpa pers di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (28/7/2024).
