Peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli hanya dijadikan komoditas politik PDIP. Hal ini dibuktikan saat PDIP berkuasa tidak menyeret para pelaku ke penjara bahkan orang yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut pernah didukung menjadi Gubernur Jakarta.
“PDIP menjadikan Kudatuli hanya komuditas politik, sementara ketika berkuasa tidak menyeret para pelakunya ke pengadilan HAM dan Menghukumnya ke penjara,” kata aktivis Nicho Silalahi kepada redaksi www.suaranasional.com, Ahad (21/7/2024).
Sedangkan di sisi lain saat orde Lama juga terjadi pembantaian tokoh-tokoh yang menjadi lawan politiknya, Seperti Tan Malaka, Amir Syarifudin dll.
Nicho mengatakan, saat PDIP berkuasa juga terjadi pelanggaran HAM yang menyebabkan nyawa orang meninggal.
Nicho mengatakan, masyarakat sudah mengetahui, PDIP hanya mencari simpati publik dengan mengangkat isu Kudatuli. “Terlebih lagi saat ini PDIP sedang berseberangan dengan Jokowi,” tegasnya.
Ia juga heran, ketika Jokowi melakukan kebijakan yang tidak berpihak ke rakyat, PDIP tidak menggunakan hak angket di DPR. “Rakyat hanya disuguhi drama tak mutu PDIP dengan Jokowi,” papar Nicho.
“Sialnya di Rezim @jokowi masih terus terjadi pembantaian rakyat tanpa mendapatkan keadilan, Peristiwa Bawaslu, KM 50, Kanjuruhan dll telah menjadi noda hitam perjalanan demokrasi pasca Reformasi,” paparnya.
