Oleh : Sholihin MS (Pemerhati Sosial dan Politik)
Dalam acara Rapat Dengar pendapat (RDP) antara Menkomingfo, BSSN, dan Telkom dengan Anggota Komisi I, salah seorang anggota DPR dari Aceh sebelum mempersoalkan jebolnya Pusat Data Nasional, menyitir sebuah hadits yang kurang lebih artinya :
“Apabila amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat”. Orang itu (Arab Badui) bertanya, “Bagaimana hilangnya amanat itu?” Nabi saw menjawab, “Apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat.” (HR. Al-Bukhari).
Penyimpanan data apalagi data secara nasional, adalah perkara yang amat vital. Orang yang diserahi tugas memimpin bidang ini selain harus betul-betul ahlinya sehingga paham betul seluk-beluk IT, juga harus orang yang amanah, cerdas dan punya jiwa leadership sehingga paham betul apa yang harus dilakukan ketika harus menghadapi masalah seperti saat ini, tidak plonga-plongo seperti orang kebingungan tidak bisa berbuat apa-apa, sudah hampir satu pekan masih belum punya solusi.
Akibat jebolnya PDN ini tentu pelayana digital atau online berbagai urusan menjadi terhambat, bahkan bisa jadi disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk menghilangkan jejak-jejak kejahatan. Jika data yang hilang menyangkut jumlah simpanan uang, rekam jejak, dokumen-dokumen penting, dan data-data rahasia baik pribadi maupun negara, akibatnya akan menjadi sangat fatal. Ternyata dana ratusan miliar yang telah digelontorkan negara tidak mampu mencegah atau mengatasi permasalahan ini.
Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) harus segera mundur karena sudah tidak mampu lagi memberikan solusi cepat. Seharusnya, jika Kementerian ini dipegang oleh ahlinya, dalam beberaa jam saja sudah harus teratasi, bukan sudah berhari-hari tapi belum tertangani juga.
Di rezim Jokowi banyak Menteri yang asal comot saja bukan ahlinya, sehingga sangat rentan untuk munculnya berbagai masalah. Jokowi hanya mencari orang yang mau loyal kepada dirinya tapi sama sekali tidak mensyaratkan integritas dan kompetensi sang Menteri
Di rezim Jokowi banyak Menteri bodoh yang bukan ahlinya, sehingga kebijakannya sangat ngaco. Selain Menkominfo, juga Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Menteri Perdagangan, Menteri Investasi, Staf Presiden, dll. Kebijakan Kementerian mereka hanya bikin susah rakyat karena hanya mengandalkan kesetiaan kepada Jokowi tanpa dibarengi kompetensi
yang diperlukan.
Di level lembaga di bawah Menteri ada KPU dan Bawaslu yang Ketuanya bodoh, tidak kompeten, dan berkhianat kepada rakyat karena ingin menjilat panguasa.
Semua lembaga negara selama rezim Jokowi pimpinannya hanya dituntut loyal, tanpa memperhatikan integritas, kompetensi, dan bertindak secara adil.
Akankah rezim Jokowi runtuh karena kebodohan dirinya, para menteinya, dan pimpinan-pimpinan lembaga yang lain ? Hanya waktu yang akan membuktikannya.
Bandung, 26 Dzulhijjah 1445
