Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pencegahan dan Perlindungan Masyarakat dari dampak pinjaman Ilegal atau yang sering disebut Pinjol yang akan disahkan DPRD Kota Bogor sangat bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak dari pinjaman daring tersebut.
“Saya menilai Raperda Pinjol yang akan disahkan DPRD Kota Bogor sangat bermanfaat,” kata Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Bogor Ustaz Maizar Madsury dalam pernyataan kepada wartawan, Rabu (3/7/2024).
Maizar sangat menyayangkan Pemprov Jabar yang menolak Raperda Pinjol Kota Bogor. “Raperda Pinjol ini sebuah terobosan yang dilakukan DPRD Kota Bogor dalam membantu masyarakat kota hujan yang terdampak Pinjol,” tegasnya.
Kata Maizar, masyarakat Kota Hujan sangat mendukung DPRD Kota Bogor untuk mengesahkan Raperda Pinjol. “Perlu juga melibatkan tokoh masyarakat dalam memberikan edukasi tentang bahaya pinjol,” ungkapnya.
Maizar mengatakan, keberadaan pinjaman online ini menjadi polemik karena rendahnya literasi keuangan pada masyarakat Indonesia. Hal ini tentu berisiko membuat debitur pinjaman online untuk terjebak jeratan utang yang terlalu berat hingga tak mampu membayar cicilannya.
“Pengajuan pinjaman cuma Rp1 juta sampai Rp2 juta, tetapi sang penyedia pinjaman online bisa mendapatkan seluruh data nasabah yang nilainya bisa lebih dari itu. Ini sangat berbahaya tersebarnya data pribadi,” jelasnya.
