Publik menunggu keberanian Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat kader PDIP yang menjadi menteri. Presiden Jokowi mempunyai hak preogratif bukan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang diminta menarik kadernya dari kabinet.
“Sebagai Kader, kami juga menawarkan kepada Qodari, apakah Jokowi berani melakukan reshuffle dengan membuang Kader PDIP dari Kabinetnya, kan Presiden yang punya hak prerogatifnya,” kata kader PDIP Beathor Suryadi kepada redaksi www.suaranasional.com, Jumat (14/6/2024).
Beathor mempertanyakan sikap Jokowi terhadap keberadaan kader PDIP yang ada di pemerintahan. “Apa Jokowi punya nyali, apakah Pemerintahannya terganggu sebagai akibat adanya Kader PDIP tersebut,” tegasnya.
Kata mantan tahanan politik era Soeharto, pernyataan Qodari sangat tidak beralasan yang meminta PDIP menarik kadernya dari kabinet karena menyatakan sebagai oposisi. Selama ini yang mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri ada di tangan seorang presiden bukan dari Ketua umum PDIP.
“Kata Qodari Bu Mega berani ngak menarik kader-kadernya yang ada di menteri Kabinet, itu baru hebat, jangan dua kaki. Oposisi tapi masih di dalam kabinet,” ungkap mantan tenaga ahli Kantor Staf Presiden (KSP).
