Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi politikus jelangkung pasca tidak menjabat sebagai Presiden Indonesia. Ia tidak akan diterima semua partai politik.
“Jokowi akan menjadi politisi “jelangkung” sampai habis masa kepresidenannya,” kata Syahganda Nainggolan dalam artikel berjudul “Catatan atas Rakernas PDIP: Megawati Vs Jokowi: Permusuhan Abadi”
Berdasarkan KBBI jelangkung yaitu boneka (orang-orangan), yang dilengkapi alat tulis di tangan, digunakan untuk memanggil arwah, dan jika arwah itu telah masuk ke dalam boneka tersebut diadakan tanya jawab, jawaban sang arwah diberikan melalui tulisan tangan boneka itu.
Jelangkung, kata Syahganda, ada jiwa, tanpa badan. Pada pencariannya, Golkar maupun PAN berusaha memberikan “badan” pada Jokowi. Namun, secara teoritik tidak gampang menyatukan Jokowi dengan Golkar ataupun PAN.
“Di Golkar ada dedengkotnya, Aburizal Bakri, yang anak dan menantunya pernah di penjara rezim Jokowi untuk perkara yang seharusnya cukup direhabilitasi. Ini mungkin susah mem fix kan kehadiran Jokowi secara mulus,” paparnya.
Sedangkan di PAN, yang warnanya Muhammadiyah, terlihat sulit menerima Jokowi yang selama ini tidak merepresentasikan Islam. Akhirnya mungkin Jokowi akan menjadi politisi “jelangkung” sampai habis masa kepresidenannya.
Selain itu, Syahganda mengatakan, pernyataan sikap PDIP adanya kecurangan TSM dan tidak menerima Gibran karena keputusan anti konsitusi pada putusan MK 90, menunjukkan posisi PDIP sepanjang pemerintah Prabowo 2024-2029 di luar kekuasaan.
PDIP hanya meminta kekuasaan Prabowo ke depan untuk adil terhadap partai di luar kekuasaan. Permintaan ini merupakan tanda bahwa selama rezim ini berkuasa telah terjadi diskriminasi terhadap parpol oposisi.
“Lebih lanjut, implikasi dari kedua hal dia atas adalah pertama, PDIP menganggap kepemimpinan Prabowo akan bersifat anti konstitusional selama ada Gibran disampingnya. Ini adalah tantangan pada Prabowo untuk bersikap kelak, apakah mempertahankan kehadiran Gibran atau memilih mengakui sikap PDIP tersebut,” tegasnya.
Apakah Prabowo berhenti untuk merayu PDIP ke dalam pangku kekuasaan dia ke depan ataukah Prabowo membentuk suatu komite nasional untuk rekonsiliasi dengan tugas mengevaluasi tuduhan-tuduhan PDIP bahwa terjadi kerusakan demokrasi secara parah saat ini.
Kata Syahganda, sikap oposisi PDIP ke depan akan berguna bagi payung politik masyarakat sipil dalam bersikap kritis pada pemerintah Prabowo ke depan. PDIP dan masyarakat sipil (Civil Society) dapat bersinergi mengembalikan demokrasi dan pemerintahan bersih.
Sikap PDIP tentu saja dapat dicurigai sebagai “cuci tangan” atas kerusakan demokrasi dan sistem sosial politik belakangan ini. Sebab, PDIP adalah partai penguasa selama 10 tahun ini. Namun, kita harus pula bisa melihat sejarah, terkadang, melalui satuan waktu tertentu atau episode. Saat ini, dalam episode ini, PDIP telah sejalan dengan perasaan mayoritas rakyat yang merasakan kehancuran Indonesia, baik hancurkan demokrasi, meroketnya hutang, meluasnya rakyat kurang gizi/stunting dan merajalelanya mafia dalam kekuasaan negara.
“Kita tetap dan harus mengapresiasi sikap Megawati dan hasil rekomendasi politiknya untuk perbaikan bangsa ke depan. Wa bil khusus permusuhan Megawati terhadap Jokowi,” pungkasnya.
