Oleh : Sholihin MS (Pemerhati Sosial dan Politik)
Benarkah PKS mau bergabung dengan kabinet Prabowo Gibran ? Jika ya, sungguh sangat paradoks dengan sikap dan perjuangan PKS selama ini yang selalu lurus, istiqamah di jalur yang benar, selalu membela rakyat, dan selalu kritis terhadap kezaliman penguasa.
Dalam kaidah Fikih jika suatu perkara mengandung madharat dan manfaat, maka utamakan menghindari madharat daripada mengambil manfaat.
Bergabungnya PKS ke pemerintahan Prabowo-Gibran tentunya ada manfaatnya, seperti mengeliminir pemerintahan yang lost of control, memberikan sumbangsih tenaga dan pemikiran di bidang yang ditugaskannya, serta mengais pundi-pundi untuk partai.
Tapi, sebagai Partai yang dikenal bersih dan tidak tersandera kasus, bergabungnya PKS keadalam pemerintahan “boneka” oligarki taipan dan China komunis, kemenangan hasil “sabotase” dari kecursngan, dan berkumpul dengan para koruptor dan politisi hitam sangat disayangkan. Jika akan dibanding-banding antara manfaat dan madharat, jelas jauh lebih banyak madharatnya dan branding atau image PKS sebagai Partai yang istiqamah atau konsisten di jalur kebenaran akan luntur.
Beberapa madharat Jika PKS gabung Koalisi Prabowo-Gibran :
Pertama, PKS bakal berseberangan dengan Perjuangan Perubahan Anies Baswedan
Kedua, PKS bakal banyak berselisih dengan konstituennya yang masih istiqamah di jalan yang lurus
Ketiga, PKS akan banyak diam dalam menyuarakan kebenaran bahkan bisa jadi akan masuk kelompok pendusta
Keempat, Koalisi 02 banyak elit yang tersandera korupsi, termasuk Prabowo (menurut Connie Rahakundinie), Gibran (laporan Ubaidillah Badroen) dan Ketum Parpol lain, bagaimana cara PKS akan menegakkan Pemerintahan yang bersih?
Kelima, Jika PKS memaksakan bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran yang menurut rakyat hasil Pilpres curang, ke depan kemungkinan suara PKS bakal turun drastis
Bergabungnya PKS dengan kabinet Prabowo-Gibran sangat berbeda ketik PKS ikut bergabung dengan kabinet SBY yang relatif aman dari kecurangan dan pelanggaran hukum.
Jika PKS memaksakan masuk kedalam Prabowo-Gibran yang diprediksi bakal ada prahara besar, stigma PKS sebagai partai yang vokal menyuarakan kebenaran dan membela rakyat bakal hilang.
Beberapa hal yang perlu dikritisi dari Pemerintahan Prabowo-Gibran antara lain :
Pertama, Pencawapresan Gibran yang dipaksakan adalah cacat hukum, cacat moral dan cacat etika sebagai hasil nepotisme dan rekayasa hukum dalam putusan MK Nomor 90 yang telah diadili oleh MKMK sebagai pelanggaran berat
Kedua, Kemenangan Paslon 02 yang sudah disetting oleh Lembaga Survey dan KPU dari sebelum pelaksanaan Pilpres dengan angka yang tidak pernah bergoyang yaitu Paslon 01 24% Paslon 02 58% dan Paslon 03 17% adalah hasil rekayasa bukan pilihan rakyat*
Ketiga, Keputusan Ketua MK Suhartoyo yang menolak seluruh gugatan Tim Paslon 01 diduga secara psikologis dalam keadaan ketakutan, tidak merdeka, dan berada di bawah ancaman penguasa
Keempat, Dengan ketidaktransparanan proses hukum dan proses politik di Pilpres 2024 dan kecurangan yang sangat brutal maka hasil Pilpres 2024 dengan memenangkan Paslon 02 Prabowo-Gibran jelas tidak legitimated dan cacat hukum, cacat etika dan moral
Kelima, Dengan adanya intervensi kekuasaan Jokowi yang ditopang oligarki taipan dan China komunis, maka Pemerintahan Prabowo-Gibran hanya Pemerintahan boneka (China komunis) sehingga seluruh kebijakannya tidak akan mungkin untuk membela kepentingan rakyat, tapi hampir sepenuhnya di bawah kendali oligarki taipan dan China komunis
Sebagai konsekuensinya, China akan terus mengendalikan pemerintah Indonesia, hukum bakal tumpul kembali, korupsi bakal terus merajalela, harta kekayaan alam terus dikeruk dan dikirik ke China, warga China terus jadi warga Kelas Satu, dan rakyat Indonesia terus jadi korban dengan dihisap darahnya : Pajak naik, BBM naik, TDL naik, UKT naik sampai 500%, tanah rakyat terus disita, cari kerja susah karena diambil alih oleh TKA China, sehingga program makan siang gratia sudah kurang begitu manfaat lagi
PKS akan sangat cocok jika jadi oposisi dan berjuang membela rakyat di parlemen. Sebagai satu-satunya partai yang tetap memperjuangkan rakyat dan kebenaran, sebaiknya PKS tetap di luar Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Bandung, 6 Dzulqa’dah 1445
