Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum juga mengumumkan secara resmi pemenang Pemilihan Presiden 2024 tapi wacana yang berkembang terkini untuk Pilkada DKI Jakarta 2024 antara penunjukan langsung atau pilih langsung mulai digaungkan.
Sidang Paripurna DPR pada 5 Desember 2023 tentang RUU Daerah Khusus Jakarta, Fraksi Gerindra menyetujui Pilkada DKI dengan sistim penunjukan langsung dari presiden.
Namun kemarin Wakil Ketua Umum Gerindra Ahmad Sufni Dasco menyatakan dewan dan pemerintah sepakat untuk Gubernur DKI dipilih melalui pemilihan langsung lewat mekanisme Pilkada.
Terkait pernyataan tetsebut, Dasco didapuk sebagai pahlawan Pilkada. Usulan tersebut dinilai terlalu dini.
Perubahan sikap politik Gerindra ibarat mawar berduri. Tentu kondisi ini menarik ditelisik dari kacamata Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah.
“Politik itu kepentingan. Parpol lewat tokoh – tokohnya selalu menarasikan bahwa Bjerjuang Intuk kesejahteran masyarakat dan kedaulatan rakyat,” buka Amir Hamzah, Selasa (5/3/2024).
Namun pada dasarnya semua itu bertumpu pada kepentingan mereka namun harus dilihat bahwa realitas dan dinamika kepentingan politik dari sebuah partai yang dilakoni oleh para tokohnya seperti yang saat ini dilakukan oleh Dasco maka selalu dipengaruhi berbagai faktor lingkungan strategis.
Khusus tentang masalah RUU DKJ lingkungan strategis itu ada di level suprastruktur dan infrastruktur.
“Kenapa sekarang ada peruban sikap di lingkungan Gerindra dan kenapa perubahan sikap itu dinarasikan oleh Dasco? Sebagaimana pernah disampaikan, bahwa sebelum populer sebagai tokoh politik, Dasco lama berkecimpung di dalam institusi intelijen,” kata Amir.
Pengalaman intelijen itulah yang membuat Dasco selain paham juga mampu menganalisis setiap perkembangan di lingkungan strategis baik di level supra maupun infra.
“Itulah sebabnya, maka Gerindra melalui Dasco saat ini memperlihatkan kearifan sikap politiknya bahwa untuk mendapatkan simpati masyarakat Jakarta, Gerindra harus membuktikan prakarsanya bahwa sekalipun kekhususan Jakarta akan terwujud dalam bentuk kekhususan sistem pemerintahan namun penentuan kepala daerah harus tetap dilakukan melalui pemilihan langsung lewat mekanisme pilkada,” pungkas Amir. *man
