Oleh : Sholihin MS (Pemerhati Sosial dan Politik)
Belakangan ini ada gerakan yang sepertinya terorkestrasi yang mengatasnamakan pengamat atau media pro Jokowi yang berupaya memecah belah kesolidan paslon 01 dengan partai pengusungnya, atau paslon 01 dengan paslon 03, atau Ganjar yang tidak didukung Mega untuk mengajukan hak angket, atau PKS, Nasdem, dan PKB yang bakal membelot ke Prabowo. Mereka adalah provokator pemecah belah kesolidan koalisi perubahan dan upaya penggagalan dimajukannya Hak Angket.
Siapa pun mereka, apakah mereka mengatasnamakan pengamat, ahli hukum, atau media pro Jokowi, seperti Kompas, Tribun News, dll. adalah bagian dari pendukung Paslon 02 yang khawatir kemenangan quick count Paslon 02 bisa didiskualifikasi.
Termasuk tokoh pendukung paslon 02 yang menganggap Pemilu tidak curang dan nyinyir terhadap diajukannya hak angket adalah Yusril Ihza Mahendra dan Jimmly Asshiddiqie. Yusril mengatakan bahwa gerakan pemakzulan Jokowi adalah inkonstitusional, sedangkan Jimmly Asshiddiqie menganggap bahwa hak angket dianggap sebagai gertak sambal saja.
Pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh adalah upaya rezim Jokowi untuk memecah belah kesolidan paslon 01. Walaupun istana membantah bahwa istana yang mengundang Surya Paloh, tapi bisa dipastikan kalau pertemuan itu atas inisiatif Jokowi, dan Surya Paloh sebagai pihak yang diundang. Hal ini sudah dikonfirmasi oleh pihak Nasdem, baik Ahmad Ali maupun Willy Aditya.
Berbagai pihak yang menyengaja ingin membelokkan maksud pertemuan itu, seolah-olah Nasdem bakal hengkang dari koalisi perubahan dan mau bergabung dengan paslon 02. Dan hal ini terus digoreng yang tujuannya untuk memaksa Tim 01 mengakui kemenangan paslon 02.
Akhirnya Anies dan Muhaimin buru-buru mempertegas kesolidan paslon 01, baik sebagai capres-cawapres maupun partai-partai pendukung koalisi perubahan.
Walaupun Jokowi menanggapi santai perihal akan dimajukannya hak angket dan menyatakan hal itu bagian dari demokrasi, dan Jokowi sudah mengucapkan selamat atas kemenangan paslon 02, tapi di belakang layar, sebenarnya pihak istana dan paslon 02 sangat cemas atas gerakan paslon 01 yang semakin solid dan merasa yakin dengan hasil rekapitulasi real count yang bersumber dari form C1.
Tim Hukum Amin sudah menyelesaikan rekapitulasi suara, dan dipastikan berbeda dengan hitungan Sirekap KPU yang dikendalikan dari Singapura dan China, hasil akhir sudah dipatok di atas 50 %, dan cara penghitungannya sangat aneh dengan penggelembungan suara paslon 02 dari 70-80%. Jika KPU tidak mau tau atas masalah ini, maka sebagai jalan akhir harus ke MK. Sedangkan di MK sudah menunggu “si iblis” Anwar Usman, ipar Jokowi yang sudah dipecat tapi me mendaulat diri jadi Ketua MK lagi, dengan mengajukan gugatan ke PTUN sampai dikabulkan.
Semuanya sudah disetting.
Dengan diajukannya hak Angket sampai Jokowi dimakzulkan, baru semuanya bisa berubah. Tanpa Jokowi, TNI-Polri bakal bakal kembali ke jalan yang benar, KPU dan Bawaslu bakal waras lagi, dan MK bakal kembali di jalur yang benar.
Jokowi adalah sumber segala keburukan di negeri ini. Tanpa Jokowi semuanya bakal kembali ke jalan yang benar.
Bandung, 13 Sya’ban 1445
