Rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo diperiksa KPK namun Menpora Dito Ariotedjo tak disentuh hukum padahal menerima uang Rp27 miliar dalam kasus BTS Kominfo menunjukkan hukum menjadi alat politik.
“NasDem mengusung Anies menjadi capres merupakan risiko karena berhadapan dengan penguasa. Dan pemeriksaan rumah Mentan yang juga anak buah Surya Paloh oleh KPK tidak bisa dilepaskan NasDem yang mengusung Anies. Ini menunjukkan hukum menjadi alat politik,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada redaksi www.suaranaional.com, Jumat (29/9/2023).
Kata Muslim, Dito Ariotedjo yang disebut menerima Rp27 miliar untuk membantu mengamankan kasus BTS Kominfo tidak dijadikan tersangka. “Pengembalian Rp27 miliar yang dilakukan Dito harusnya tidak menutup untuk proses hukum. Saat ini Dito masih aman dan menjabat Menpora, ” ungkapnya.
Menurut Muslim, ada ketidakadilan ditunjukkan Rezim Jokowi dalam penegakan hukum kasus korupsi. “Kalau koruptor bersekutu dengan koruptor pasti aman, namun ketika berseberangan dengan pemerintah dikerjai dan kemungkinan tersangka,” jelasnya.
Muslim mengatakan, publik sudah tahu para elite yang tergabung di Koalisi Pemerintah diduga tersandung dalam kasus korupsi. “Namun yang berada di kubu pemerintah tidak tersentuh hukum, ” ungkap Muslim.
Publik menilai penggeledahan rumah dinas Mentan oleh KPK sangat bernunasa politik. “Nampak sekali penguasa memanfaatkan lembaga hukum untuk menakut-nakuti lawan politik,” papar Muslim.
