DPP BroNies Tolak Penjegalan dan Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

Saat ini ada upaya penjegalan dan kriminalisasi termasuk mencitrakan buruk bakal calon presiden (bacapres) yang diusung NasDem, PKS dan Demokrat Anies Baswedan.

“DPP BroNies menyampaikan sikap tegas menolak upaya penjegalan dan kriminalisasi Anies sebagai calon presiden dalam pilpres 2024,” kata Ketua Umum DPP BroNies Yusuf Blegur dan Sekjen Guntur Siregar kepada redaksi www.suaranasional.com, Rabu (5/7/2023).

Kata Yusuf Blegur, jika rezim kekuasaan terus memaksa melakukan upaya penjegalan dan kriminalisasi terhadap Anies dengan segala cara, maka DPP BroNies bersedia mendampingi dan atau menggantikan mantan Rektor Universitas Paramadina itu bahkan dalam menghadapi penjara sekalipun.

“Itupun jika Anies terbukti melakukan tindak pidana korupsi, bukan karena politisasi atau hukum kekuasaan. DPP BroNies melakukan ini sebagai bentuk solideritas, loyalitas dan militansi kepada Anies serta menegakan demokrasi dan konstitusi yang berkeadilan,” paparnya.

Atas nama DPP BroNies, Yusuf Meminta kesadaran semua partai poltik pengusung, para simpul relawan, dan rakyat Indonesia pada umumnya serta para pemimpin dan umat Islam khususnya, untuk memberikan perhatian, dukungan moral, dan segala daya upaya untuk mencegah penjegalan dan kriminalisasi Anies Baswedan sebagai capres dalam pilpres 2024.

“Semua itu diniatkan dan sebagai ikhtiar untuk mewujudkan perubahan Indonesia yang lebih baik, menghadirkan kemakmuran dan keadilan serta kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat, negara dan bangsa Indonesia dalam bingkai Panca Sila, UUD 1945 dan NKRI,” tegasnya.

Menurut Yusuf, isu, intrik dan fitnah melebur menjadi kebencian dan sikap anti Anies yang dilakukan secara terstruktur, sistematik dan masif. Rezim kekuasaan seperti sedang melakukan politik Machiavellis terhadap menguatnya figur Anies Baswedan sebagai calon presiden yang didukung rakyat.

“Bagi rezim, kesinambungan pembangunan identik dengan keselamatan pemerintahan yang dinilai publik sebagai boneka oligarki pemodal. Kelanjutan kolonialisasi berkedok investasi itu, hanya bisa dijamin dengan siapapun presiden berikutnya asal bukan Anies Baswedan,” paparnya.

Yusuf melihat, prestasi dianggap tak berarti, penghargaan dianggap tak sepadan, begitulah rezim memandang Anies Baswedan.

“Bahkan jika Anies bisa ikut kontestasi dan tampil menjadi pemenang pilpres 2024, bagi rezim status quo hanya tinggal menunggu waktu untuk menuai hukuman atas semua kejahatan yang telah dilakukan saat mengendalikan pemerintahan satu dekade yang disebut banyak kalangan jauh lebih buruk dari Orba,” pungkasnya.

 

 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News