Partai NasDem kemungkinan meninggalkan Koalisi Perubahan karena saat ini masih ada di pemerintahan di mana beberapa kadernya menjabat menteri.
“Siapa yg paling mungkin meninggalkan koalisi? Ya Nasdem. Separuh kaki di koalisi separuh kaki di pemerintahan,” kata Kepala Departemen IV DPP Partai Demokrat, yang membidangi pertanian dan pangan, Amal Alghozali di akun Twitter-nya @pemudaidamanid, Senin (12/6).
Amal merasa heran dengan NasDem yang mengklaim perubahan padahal masih berada di pemerintahan Jokowi. “Sekarang mereka mau membuat ilusi seolah mereka mewakili perubahan,” tegas Amal.
Pengamat Komunikasi dari Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) berpeluang bubar bila Partai Demokrat menarik diri untuk gabung dengan PDIP. Menurutnya, jika hal itu terjadi, maka Anies Baswesan berpeluang gagal maju menjadi calon presiden.
Jamiluddin setidaknya membeberkan dua hal yang dapat menyebabkan hal itu terjadi. Pertama, yakni bila Ketua DPP PDIP, Puan Maharani dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi bertemu dan menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua parpol.
“Bisa saja pertemuan Puan-AHY membuka ruang berkoalisasi pada Pilpres 2024. PDIP misalnya menawarkan cawapres bagi AHY,” kata Jamiluddin kepada wartawan, Senin (12/6/2023).
Menurutnya, peluang itu bisa terjadi karena PDIP berkepentingan untuk membendung laju elektabilitas Prabowo Subianto. Ia menilai, Ganjar diperkirakan tak mampu membendung Prabowo. Karena itu, kehadiran AHY bersama Demokrat, Ganjar berpeluang menang lebih terbuka.
Kemudian yang kedua, bila Nasdem, Demokrat, dan PKS tetap tidak sepakat soal cawapres pendamping Anies Baswedan. Sebab, sampai saat ini tiga partai ini tampaknya masih alot soal siapa calon cawapres Anies.
“Nasdem menginginkan Khofifah sebagai pendamping Anies. Demokrat mencalonkan Ketua Umumnya AHY. Sementara PKS ingin menjadikan kadernya Aher sebagai cawapres,” tuturnya.
“Hal itu terjadi karena perolehan kursi tiga partai itu pada Pileg 2019 relatif seimbang. Tiga partai tersebut merasa sama-sama punya hak untuk menjadikan kandidatnya sebagai pendamping Anies,” sambungnya.
Lebih lanjut, jika NasDem dan PKS enggan melihat realitas jika elektabilitas Demokrat dan AHY lebih tinggi dalam hasil berbagai survei.
“Karena itu, kalau Nasdem dan PKS tetap tidak mau melihat realitas itu, tentu wajar saja kalau Demokrat mengevaluasi keberadaannya di KPP. Bahkan peluang menarik diri dari KPP sangat terbuka. Peluang itu sangat terbuka karena ada tawaran dari PDIP untuk saling membuka diri. Godaan PDIP bisa diterima Demokrat bila Nasdem dan PKS tetap pada pendiriannya,” tuturnya lagi.
Terkahir, bubar tidaknya KPP bolanya ada di Nasdem dan PKS. Kalau dua partai ini realistis dan mau menerima AHY menjadi cawapresnya Anies, maka KPP akan eksis dan berpeluang menang pada Pilpres 2024. Sebaliknya, KPP akan bubar, dan Anies akan gagal menjadi capares.
“Kalau hal itu terjadi, maka kubu Presiden Joko Widodo dan PDIP muncul sebagai pemenang. Jokowi dan PDIP yang menginginkan hanya dua pasangan yang maju pada Pilpres 2024 berpeluang terwujud. Bisa jadi capres yang maju hanya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Dua sosok ini sama-sama orangnya Jokowi,” imbuh Jamiluddin.
