Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperlihatkan dendam ke publik dengan tidak mengundang Gatot Nurmantyo dalam pertemuan para jenderal di Istana.
“Jokowi mempunyai dendam dengan Gatot Nurmantyo sebagaimana diceritakan Panda Nababan. Dan itu juga diperlihatkan Jokowi tidak mengundang Gatot di pertemuan para jenderal di Istana,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada redaksi www.suaranasional.com, Rabu (24/5/2023).
Menurut Muslim, Jokowi bukan seorang negarawan membawa masalah pribadi dalam ranah pemerintahan. “Karakter Jokowi ingin dipuji, makanya masih mempertahankan relawan dan buzzzer,” papar Muslim.
Tidak diundangnya Gatot Nurmantyo oleh Jokowi, kata Muslim, karena selama mantan Panglima TNI itu sangat kritis ke pemerintahan Jokowi. “Gatot Nurmantyo dengan organisasi KAMI mengkritisi kebijakan Jokowi. Ini yang membuat Jokowi tidak senang ke Gatot Nurmantyo,” jelasnya.
Diketahui, setelah mengumpulkan ketua umum partai politik koalisi pemerintah, giliran purnawirawan TNI diundang Presiden Joko Widodo dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/5).
Ketua Umum DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar bersama Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI-AD (PPAD) Letjen TNI (Purn) Doni Monardo, Ketua Umum (Ketum) Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) Laksamana TNI (Purn) Siwi Sukma Adji, dan ketua umum PPAU Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto, serta undangan lainnya.
Kata Agum Gumelar, dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi memberikan arahan tentang bagaimana upaya agar Pemilu 2024 itu bisa berjalan dengan lebih lancar, lebih aman, dibandingkan tahun 2019.
Mewakili para purnawirawan, Agum mengaku kedatangannya hanya untuk bersilaturahmi. Dia pun menyampaikan pesan Jokowi agar Pemilu 2024 bisa berjalan damai, lancar, aman dan tertib.
“Kami mendapat arahan tentang bagaimana upaya agar supaya 2024 itu bisa berjalan dengan lebih lancar, lebih aman, lebih tertib ketimbang 2019. lebih demokratis. maka kami sampaikan ke Pak Presiden bahwa para purnawirawan sebagai satu lembaga harus bersikap netral,” kata Agum kepada awak media, usai menghadap presiden, Senin (22/5/2023).
Namun demikian, Agum memastikan, purnawirawan sebagai individu tetap memiliki hak politiknya untuk memilih di 2024 nanti.
Mau berapa pun pilihannya baik dua, tiga atau pun lebih, Pemilu yang damai tetap menjadi pilihan.
