Oleh : Sholihin MS (Pemerhati Sosial dan Politik)
Jokowi sepertinya tidak rela untuk melepas jabatannya sebagai Presiden. Boleh jadi karena dirinya menyadari terlalu banyak dosa politiknya, ataukah karena banyak program yang tidak kesampaian
Dosa-dosa politik Jokowi tidak mungkin diabaikan begitu saja, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran hak azazi manusia, penipuan dan penyalahgunaan wewenang.
Adapun yang berkaitan dengan program-program yang belum tuntas, bisa dipilah menjadi program yang bermanfaat untuk rakyat banyak dan program yang justru merugikan rakyat.
Melihat cara-cara Jokowi merancang sebuah program dan cara mengatasinya, terlihat sangat ambisius, ceroboh, kurang perhitungan, tidak profesional, dan menjadikan hutang sebagai jalan solusi.
Secara sunnatullah kekuasaan Jokowi harus berakhir, karena sudah tidak layak lagi untuk memimpin. Walaupun Jokowi terus berusaha untuk memperpanjang kekuasaan atau pengaruhnya, yaitu dengan berusaha terus menjegal lawan politiknya (Anies Baswedan), tetapi takdir Allah mengharuskan Jokowi lengser dan harus digantikan oleh orang yang lurus. Usaha penjegalan terhadap Anies Baswedan bisa dipastikan akan berakhir dengan kekecewaan.
Ini Skenario Jokowi untuk menjegal Anies Baswedan, yang telah dilakukan dan akan dilakukan. Insya Allah semuanya akan gagal :
Pertama, Membentuk Musra
Musra hanyalah akal-akal Jokowi yaitu bahwa Jokowi masih ddukung rakyat. Biasanya relawan capres akan membubaran diri ketika capresnya menang atau kalah. Tapi ini terus dipelihara karena ada agenda terselubung dari Jokowi, yaitu untuk penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden. Tapi skenario ini telah gagal.
Kedua, Mencapreskan Ganjar
Ganjar adalah orang yang sangat digadang-gadang menjadi penerus Jokowi. Ganjar dinilai memiliki kesamaan karakter : tukang bohong, tanpa prestasi, korup, sangat suka pencitraan dan sama-sama boneka oligarki taipan. Diharapkan semua program Jokowi bisa dilanjutkan sekaligus dosa-dosa politik Jokowi bisa dilupakan. Tapi skenario ini gagal setelah PDIP mengambil alih Ganjar untuk jadi petugas partai dan capres PDIP.
Ketiga, Menunda Pilkada serentak sampai tahun 2024
Sebenarnya kebijakan ini melanggar Undang-undang karena seorang Plt itu hanya dibolehkan sampai 6 bulan, bukan sampai 2-2.5 tahun.
Skenario ini dimaksudkan untuk membangun kekuatan pro Jokowi sekaligus untuk “mempensiunkan” Anies secara dini agar Anies tidak punya power lagi. Ditambah lagi dengan penunjukkan Heru Budi Hartono sebagai Plt. Gub. DKI. Tapi skenario ini gagal total.
Keempat, Menunjuk Heru Budi sebagai Plt. Gubernur DKI
Penunjukan Heru Budi sebagai Plt Gubernur DKI bukan tanpa rencana matang. Karena tugas Heru Budi adalah “menghamcurkan” reputasi Anies sekaligus mengacak-acak hasil karya Anies. Semula terasa berhasil, sampai akhirnya ketika kebijakan Heru membongkar trotoar, warga Jakarta ngamuk sehingga rencana “menjatuhkan” reputasi Anies gagal total bahkan malah jadi bumerang.
Kelima, Mempertahankan PT tetap 20%
Semula dengan mempertahankan PT 20 % berharap bisa menjegal Anies. Padahal yang mengajukan _judicial review_ ke MK sudah dari berbagai elemem masyarakat, termasuk dari Partai politik dan DPD, tapi semuanya ditolak MK. Skenario penjegalan Anies melalui PT ini akhirnya gagal total setelah Nasdem dengan penuh resiko bergabung dengan PKS dan Demokrat mencapreskan Anies.
Keenam, Menter-sangkakan Anies melalui KPK
KPK yang dipesan istana untuk mentersangkakan Anies di gelaran formula-E bukannya berjalan mulus, tapi justru menimbulkan gonjang-ganjing di KPK dengan perlawanan dari pehawai dan pimpinan KPK, termasuk dari utusan POLRI yang dipaksa untuk mentersangkakan Anies tapi tidak mau, akhirnya keduanya “dipecat” dari KPK. Yang terjadi justru Firli sendiri yang dibongkar berbagai kebusukan dan pelanggaran hukum dan etika. Skenario ini dipastikan gagal.
Ketujuh, Istana menyuruh Moeldoko untuk membegal Partai Demokrat
Langkah ini adalah sebuah langkah yang sangat kasar, arogan, dan licik. Moeldoko sendiri bukan anggota Partai Demokrat, apa lagi pengurus. Makanya sudah 16 kali keluar masuk pengadilan tapi gagal, akhirnya Moeldoko nekad mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Tentu saja langkah ini akan gagal karena tidak ada unsur pembenarannya dari sisi hukum untuk bisa dikabulkan. Langkah pasti akan gagal.
Kedelapan, Menjegal Anies melalui Nasdem, PKS, dan Demokrat
Jokowi masih juga belum kapok atas kegagalannya menjegal Anies. Langkah berikutnya adalah mendekati Nasdem, PKS, dan Demokrat untuk mengurungkan niatnya mencapreskan Anies. Tapi ternyata langkah ini pun gagal total. Mereka tetap solid untuk mengusung Anies sebagai capres di tahun 2024.
Kesembilan Capres hanya 2 calon dan semuanya all Jakowi’s man
Dengan capres hanya dua calon, apalagi semuanya berada di bawah kendalinya, tentu bagi Jokowi sangat menguntungkan karena selain akan memyelamatkan dosa-dosa politiknya juga akan bisa meneruskan program-program Jokowi yang terbengkalai.
Sayangnya, semua skenario tersebut telah gagal. Capres menjadi 3 calon, sedangkan Ganjar telah diambil alih PDIP, Prabiwo belum tentu sepenuh hati bisa mendukung Jokowi, sedangkan Anies sendiri dengan kuasa Allah akan tetap maju nyapres.
Kesepuluh Dilakukan kecurangan-kecurangan seoerti pada Pemilu 2019
Hanya tinggal satu jurus lagi Jokowi bisa memenangkan pertarungan mengalahkan Anies, yaitu melakukan kecurangan di Pemilu 2024.
Tapi upaya ini tidak mudah, karena : 1). Modus kecurangan pemilu 2019 sudah terbongkar dan pelakunya (Sambo dan Tito) sudah ketahuan; 2. KPU dan. Bawaslu tidak akan seleluasa seperti tahun 2019, mengingat sumber penyumbang dananya sekarang sedang berkonflik; 3). Capres 3 calon sangat diutak-atik; 4). Jokowi dan Megawati justru sekarang berkonfrontasi, lalu oligarki taipan mau dukung siapa, bisa jadi akan lepas tangan; pemantauan dari rakyat saat ini sangat ketat; 6). Selisih suara Anies dengan capres lain bedanya sangat signifikan sehingga tidak mudah “mensubsidi” calon yang kalah; 8. TNI siap bergerak jika terjadi kecurangan.
Tertutup sudah bagi Jokowi untuk menjegal Anies. Mau tidak mau Jokowi harus menerima kenyataan kalau tahun 2024 Presidennya adalah Anies Baswedan
Bandung, 2 Dzulqa’dah 1444
